SUAP SKK MIGAS
KPK Tak Kunjung Jadwalkan Pemanggilan Sekjen ESDM

Sekjen Kementerian ESDM Waryono KarnoWaryono Karno (JIBI/Bisnis/dok)

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno kendati telah penetapan cegah dan tangkal (cekal) kepadanya, beberapa hari lalu.

Meski demikian, Juru Bicara KPK Johan Budi memastikan pemeriksaan terhadap Waryono Karno pasti dilakukan jika KPK memerlukan keterangannya. “Sampai hari ini, kami memang belum memanggil Sekjen ESDM, tapi ketika diperlukan pasti akan segera dilakukan pemanggilan,” ujarnya, Kamis (5/9/2013).

Meski demikian, katanya, KPK tidak mengetahui keberadaan Sekjen saat ini, namun yang pasti karena pencekalan sudah dilakukan. Sementara itu, mengenai pemeriksaan terhadap Febri Prasetyadi Soeparto pegawai PT Zoeritech Nusantara Johan mengatakan didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan tersangka yang menyebut nama pegawai perusahaan perdagangan minyak itu. Namun, dia enggan memerinci sejauh mana dugaan keterlibatan Febri dalam kasus suap itu. Pasalnya, katanya hal itu masih didalami oleh penyidik KPK. Johan juga mengatakan hingga saat ini belum ada temuan baru dalam kasus dengan tersangka Kepala SKK Migas itu.

Sementara itu, mengenai pencekalan terhadap Kadiv Komersil SKK Migas Agus Sapto Rahardjo menurut Johan juga masih didalami KPK. Dia menambahkan belum ada kepastian apakah Agus akan dijadikan tersangka karena pencekalan itu. “Penetapan tersangka itu belum tentu dimulai dari pencekalan seseorang, perlu alat bukti yang menegaskan jika seseorang dianggap terlibat dalam kasus korupsi,” tambahnya.

Dalam kasus suap SKK Migas itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini, Komisaris PT Kernel Oil Simon Tanjaya dan seoranb pelatih golf bernama Deviardi. Rudi Rubiandini dan Deviardi sebagai penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Simon Tanjaya, diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: | dalam: Hukum |
Iklan Baris
  • tanah disewakan

    Tanah 330M Lokasi Bugisan Prambanan. Hubungi: 087739216357/085743512456…

  • ahli sumur bor

    AHLI SUMUR/ SEDOT WC, SUKADI, NGLIPAR, HUB. 081 804 060 050…

  • CV Mitra Mandiri Grup

    Daftrkn Diri Anda Sekarang Juga! CV. Mitra Mandiri Group membuka lowongan: 1.SPG(Wanita/Pr…

  • terima kos putri

    Terima Kos Putri/Karyawati 200ribu/bulan. No HP. 081931199727…

  • grand livina, juke, march

    Mobil Baru, Grand Livina XV 183 jutaan, Juke, March, Serena. Hubungi: 0852.9256.4723 / BB.

  • kredit jaminan BPKB

    Kredit Jaminan BPKB Motor/Mobil Cukup KTP,KK,1 Jam Cair No Bicek No Survey Pendatang Ok Sm…

  • spesialis sumur bor

    Spesialis Sumur Bor 0-100M, Timba, Peresapan dan Service Pompa. Hubungi: PAK ARI 087839448…

  • Dibeli rumah

    Dibeli rumah:yang mau dilelang bank/turun waris/pemiliknya mau cerai 0274.7155840/08783966…

  • dibutuhkan karyawan kantor

    Dibutuhkan Karyawan Kantor,Pria/Wanita Usia max 23Tahun,Siap Kerja Lapangan, Minimal SMA/S…

  • Kijang LGX

    Kijang LGX 97 Biru AB Kota Pajak Panjang Languns Pemilik. H:087739216357…

Menarik Juga »