SUAP SKK MIGAS
KPK Tak Kunjung Jadwalkan Pemanggilan Sekjen ESDM

Sekjen Kementerian ESDM Waryono KarnoWaryono Karno (JIBI/Bisnis/dok)

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno kendati telah penetapan cegah dan tangkal (cekal) kepadanya, beberapa hari lalu.

Meski demikian, Juru Bicara KPK Johan Budi memastikan pemeriksaan terhadap Waryono Karno pasti dilakukan jika KPK memerlukan keterangannya. “Sampai hari ini, kami memang belum memanggil Sekjen ESDM, tapi ketika diperlukan pasti akan segera dilakukan pemanggilan,” ujarnya, Kamis (5/9/2013).

Meski demikian, katanya, KPK tidak mengetahui keberadaan Sekjen saat ini, namun yang pasti karena pencekalan sudah dilakukan. Sementara itu, mengenai pemeriksaan terhadap Febri Prasetyadi Soeparto pegawai PT Zoeritech Nusantara Johan mengatakan didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan tersangka yang menyebut nama pegawai perusahaan perdagangan minyak itu. Namun, dia enggan memerinci sejauh mana dugaan keterlibatan Febri dalam kasus suap itu. Pasalnya, katanya hal itu masih didalami oleh penyidik KPK. Johan juga mengatakan hingga saat ini belum ada temuan baru dalam kasus dengan tersangka Kepala SKK Migas itu.

Sementara itu, mengenai pencekalan terhadap Kadiv Komersil SKK Migas Agus Sapto Rahardjo menurut Johan juga masih didalami KPK. Dia menambahkan belum ada kepastian apakah Agus akan dijadikan tersangka karena pencekalan itu. “Penetapan tersangka itu belum tentu dimulai dari pencekalan seseorang, perlu alat bukti yang menegaskan jika seseorang dianggap terlibat dalam kasus korupsi,” tambahnya.

Dalam kasus suap SKK Migas itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini, Komisaris PT Kernel Oil Simon Tanjaya dan seoranb pelatih golf bernama Deviardi. Rudi Rubiandini dan Deviardi sebagai penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Simon Tanjaya, diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: | dalam: Hukum |
Iklan Baris
  • dibutuhkan marketing

    Dibutuhkan Segera Marketing NSC Finance Gejayan, minimalnya SMP,punya kendaraan sendiri,ga…

  • Optik natural

    OPTIK NATURAL hadir untuk anda cek mata, konsultasi GRATIS terima panggilan Hubungi : 0877…

  • Optik Aruni

    OPTIK ARUNI. Melayani: cek mata panggilan,konsultasi,JL.Letjend.Suprapto, No 1(utara kanto…

  • Dibutuhkan sopir

    Dibutuhkan Sopir Serabutan Untuk Toko Gypsum, Minat Kirim Lamaran Ke Jl.Monjali 42 Gemawan…

  • Spesialis cetak nota

    Spesialis Cetak Nota NCR 90ribu/RIM& Undangan Nikah Mulai Rp.1100 Hubungi: 0856432642…

  • Promo akhir tahun rumah dijual

    Akhir Tahun Rumah Tipe 36&45 280jutaan saja SHM IMB KPR Jl Lebar Asri Hubungi.0274784…

  • Dijual mitsubishi

    Dijual Mitsubishi FE 349 Truck 2005 AB-AN dan Mitsubishi 349′ 2004 D-CA.Hubungi:PT A…

  • Butuh karyawan untuk swalayan

    Butuh Karyawati untuk Swalayan Baitii Jl.Magelang/Barat TVRI Gaji 700ribu, SMU, max 25tahu…

  • ingin penghasilan diatas 2 juta

    Ingin Penghasilan diatas 2 Juta?(Halal) Ini Kesempatan Kerja untuk 4 Wanita 17-30Tahun,SMP…

  • bantu tutup kartu kredit

    Bantu tutup kartu kredit/KTA. Hanya bayar 30% dari tagihan terakhir, 100% Legal dan aman.

Menarik Juga »