Selamat Idul Fitri

WISATA BANTUL
Jika Dikelola Pihak Ketiga, Maka PAD Harus Tinggi

Suasana TPR Pantai Parangtritis pada Sabtu (31/12/2016) malam. (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja)Suasana TPR Pantai Parangtritis pada Sabtu (31/12/2016) malam. (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja)

Wisata Bantul masih terus dilakukan penataan agar semakin nyaman dan merdampak hasil yang tinggi

Harrianjogja.com, BANTUL—Pengelolaan retribusi yang akan dialihkan kepada pihak ketiga diharapkan mampu meminimalisir kebocoran retribusi. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dapat ditingkatkan.

Kepala Desa Parangtritis, sekaligus penanggung jawab kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Parangtritis, Topo mengatakan, penunjukkan pihak ketiga untuk mengelola retribusi wisata memungkinkan untuk meminimalisir kebocoran retribusi. Pasalnya di Tempat Pemungutan Rretribusi (TPR) Parangtritis selama ini ketika pengunjung membludak petugas TPR sering mengratiskan biaya retribusi.

Namun demikian dalam penunjukkan pihak ketiga melalui sistem lelang itu kata dia harus mengedepankan pada nilai kontrak. Jangan sampai nilai kontrak yang disepakati lebih kecil dari pendapatan retribusi sebelumnya. Termasuk besaran yang dialokasikan pada kas desa juga harus lebih tinggi.

Pasalnya pemasukan desa dari retribusi pariwisata yang dikelola oleh pemerintah kini menurun. Pada 2015 pendapatan yang masuk ke desa sekitar Rp594, sedangkan pada 2016 turun menjadi Rp492 juta. “Kalau retribusi diserahkan ke pihak ketiga dan kami [Pihak Desa] pemasukkanya menurun ya kami akan protes,” ujarnya, Minggu (8/1/2017).

Sementara itu, anggota Pokdarwis Pantai Goa Cemara, Wahadi mengaku tidak terlalu mempersoalkan pengelolaan retribusi oleh pihak ketiga. Sejauh membawa dampak yang baik terhadap kemajuan objek wisata dan dapat meningkatkan perekonomian warga, dia akan mendukung.

Wahadi yang merupakan mantan ketua Pokdarwis itu mengatakan, pemerintah harusnya menedepankan perbaikan fasilitas objek wisata terlebih dahulu dan meningkatkan layanan wisata. Sehingga pemasukan dari objek wisata dapat ditingkatkan. “Tarif retribusi juga bisa dinaikkan agar tidak jauh tertinggal dengan Kabupaten Gunungkidul,” kata dia.

Koordinator TPR Parangtritis, Rokmat Ridwanto mengaku belum mengetahui dampak secara langsung jika retribusi akan dikelola oleh pihak ketiga. Kata dia pengelolaan retribusi oleh pemerintah selama ini tidak ada masalah, dan telah menunjukkan tren peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata.

Kendati demikian, pihaknya nantinya hanya akan mengikuti perintah atasan jika memang TPR tidak lagi dikelola oleh Dinas Pariwisata. “Mengenai kebijakan itu [pengelolaan retribusi oleh pihak ketiga] menjadi kebijakan atasan. Saya hanya mengikuti saja, mau dipindahkan kemana saja saya ikuti perintah,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, Widodo mengatakan akan melihat terlebih dahulu dampak baik buruk terhadap rencana pengelolaan retribusi kepada pihak ketiga. Pihaknya belum dapat memastikan apakah kebijakan itu akan diambil ataupun tidak.

Sementara itu Anggota Komisi D, DPRD Kabupaten Bantul, Timbul Harjana mengatkan jika benar pengelolaan retribusi pariwisata diserahkan pihak ketiga, maka harus mempu meningkatkan PAD. “Kalau pihak ketiga ya pendapatkanya harus lebih baik dari sebelumnya [ketika dikelola pemerintah],” ungkapnya.

Editor: | dalam: Bantul |
Menarik Juga »