KEISTIMEWAAN DIY
DPRD Bentuk Pansus, Ini Dasarnya

(JIBI/Harian Jogja/Hengky Irawan)(JIBI/Harian Jogja/Hengky Irawan)

Keistimewaan DIY, pansus akan dibentuk

Harianjogja.com, JOGJA — DPRD DIY membentuk Pansus terhadap pengawasan jalannya UU No.13/2012 tentang keistimewaan DIY dalam Rapat Paripurna, Selasa (10/1/2017). Pansus ini akan secara khusus menyoroti mandat keistimewaan yang belum dijalankan. Pansus pengawasan terhadap pelaksanaan UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY itu dibahas dalam bahan acara (BA) No.3/2017 DPRD DIY.

Baca Juga : KEISTIMEWAAN DIY : Pansus akan Soroti Mandat Keistimewaan

Pembentukan pansus juga didasarkan pada kenyataan banyak warga DIY yang menyampaikan danais belum sampai ke desa atau kelurahan serta unsur lain yang tidak dilibatkan dalam perencanaan.  Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto mengatakan sejatinya yang diperintahkan langsung oleh UU No.13/2012 adalah Perdais tentang tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Selain itu, bentuk perintahnya itu justru membuat kerangka umum kebijakan di bidang kebudayaan, pertanahan, tata ruang.

“Awalnya, sudah kita diskusikan tentang Raperdais kebudayaan yang itu tidak terselesaikan sampai akhir tahun. Pilihan kemudian terkait dengan Raperdais hari jadi belum ada persetujuan DPRD dan eksekutif. Kalau Perdais kebudayaan karena amanah UU Keistimewaan maka bentuk kesepakatan dibahas lebih lanjut 2017,” jelas politisi PAN ini, Selasa (10/1/2017)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang itu dinilai tidak menyalahi aturan. Karena, kata dia, dalam tata tertib DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan. Apalagi UU No.13/2012 yang secara spesifik untuk DIY. Hasil dari Pansus itu nanti adalah Keputusan DPRD DIY (Kepwan) untuk memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan yang wajib diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh eksekutif.

Asisten Sekda Bidang Keistimewaan Setda DIY Didik Purwadi menyambut baik dibentuknya Pansus pengawasan keistimewaan oleh DPRD DIY. Baginya, hal itu tidak masalah karena pengawasan menjadi salahsatu fungsi legislatif. Selain itu, menjadi bukti bahwa DPRD DIY serius dalam mengawal keistimewaan DIY.

“Monggo, mau dibentuk Pansus atau tidak yang jelas DPRD ini tugasnya mengawasi eksekutif. Kalau orang bekerja diawasi itu baik, daripada melencengnya di belakang,” ungkapnya seusai menghadiri Rapur.

Editor: | dalam: Kota Jogja |
Iklan Baris
  • Dijual tanah pekarangan

    Dijual tanah pekarangan L189m2, LD9m, Harga 275juta. mobil masuk,SHMP an.sendiri. Jakal km 10, Ngebo Ngaglik S…

  • Butuh sales kosmetik

    Butuh sales kosmetik. Lamaran via WA 08812768955…

  • Umroh Murah 21,9Juta

    Umroh Murah 21,9Juta, All In Star Jogja, By Saudia, Landing Madinah, Hubungi: AMN Tour, HP/WA: 082135350114…

  • AB PROPERTI,

    AB PROPERTI, siap bantu jual-beli rumah dan tanah sesuai harapan. Hubungi: KAMAL telpon 0857-2770-3776…

  • Siap bantu konsultasi skripsi

    Siap bantu konsultasi skripsi, tesis, disertasi, KTI, program, all jurusan. Murah,profesional,garansi,nno plag…

  • Gudang seng

    Gudang seng di jalan imogiri timur membutuhkan Tenaga bongkar muat usia maksimal 35 tahun. Hubungi: 0821383933…

  • Siap bantu,jual/beli tanah

    Siap bantu,jual/beli tanah dan bangunan di jogja. Minat hubungi: Bp Rahmad 0877 3835 6503 (property)…

  • Waitress untuk Warung B2

    Waitress untuk Warung B2, Pria, Bisa Kerja Tim, Domisili Jogja. Tidak ada Mess Surat Lamaran+Fc KTP ke: Klasem…

  • Dibutuhkan seorang karyawan toko

    Dibutuhkan seorang karyawan toko. Islam taat, usia maks 25tahun, domisili sekitar wates Kulon Progo Hubungi: 0…

  • Dibutuhkan segera karyawan-karyawati foodcourt

    Dibutuhkan segera karyawan-karyawati foodcourt, smu/smk. Lamaran dikirim ke Ayam Goreng Fatmawati, foodcourt M…

sepatu
Menarik Juga »