MK Nyatakan Seponering Jaksa Agung Tak Langgar UUD 1945

Penyidik KPK Novel Baswedan (kedua kiri) menjalani sidang perdana praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015). Sidang gugatan praperadilan atas penangkapan dan penahanan Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri itu ditunda karena tidak hadirnya termohon yakni pihak Bareskrim Polri. (JIBI/Solopos/Hafidz Mubarak A.)Penyidik KPK Novel Baswedan (kedua kiri) menjalani sidang perdana praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5/2015). Sidang gugatan praperadilan atas penangkapan dan penahanan Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri itu ditunda karena tidak hadirnya termohon yakni pihak Bareskrim Polri. (JIBI/Solopos/Hafidz Mubarak A.)

MK menyatakan seponering Jaksa Agung tidak melanggar UUD 1945 meski terdapat beberapa catatan.

Harianjogja.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kewenangan pengesampingan perkara (seponering) yang dimiliki Jaksa Agung. Namun, MK menilai seponering tidak melanggar UUD 1945.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan, Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan yang mengatur kewenangan seponering inkonstitusional bersyarat. “Bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari institusi yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut,” kata Arief di Jakarta, Rabu (11/1/2016).

Kendati menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersayarat, namun MK mengakui, di negara yang menganut azas oportunitas, pengesampingan perkara demi kepentingan umum tidak mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, karena Indonesia sebagai negara yang menganut azas opurtinistas, seponering tidak bertentangan dengan UU 1945.

“Pengesampingan perkara demi kepentingan umum atau yang dikenal dengan merupakan salah satu tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadap Jaksa Agung,” jelasnya. Baca juga: Susul Novel Baswedan, Pembekuan Kasus AS dan BW Sudah Final.

Dalam putusan itu, MK juga menganggap pengajuan uji materi yang diajukan oleh Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi, dua orang yang diduga korban penganiayaan Novel Baswedan (penyidik KPK yang sebelumnya bekas Kasat Reskrim Polresta Bengkulu) itu berasalan secara hukum.

Salah satu pertimbangan hakim terkait putusan itu yakni keberadaan frasa bahwa kewenangan seponering merupakan wewenang Jaksa Agung. Frasa itu menurutnya sangat rentan disalahartikan hanya untuk kepentingan pimpinan lembaga Adhyaksa tersebut. Baca juga: Deponering Kasus AS dan BW Hak Prerogatif Jaksa Agung.

Apalagi, jika melihat situasi saat ini, keberadaan saran dari badan terkait sifatnya tidak mengikat, akibatnya kesan yang muncul kemudian adalah kewenangan mengesampingkan perkara itu wewenang penuh Jaksa Agung. Padahal, keluarnya seponering itu harus didasarkan oleh kepentingan umum, yang bisa ditafsirkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, untuk menghindari konflik kepentingan terhadap kewenangan tersebut, majelis hakim konstitusi menggaris bawahi bahwa frasa yang awalnya hanya memperhatikan pendapat badan terkait, ditekankan supaya wajib memperhatikan saran dan pendapat badan negara lainnya. “Kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas,” imbuhnya.

Ada beberapa nama yang mendapat kewenangan istimewa dari Jaksa Agung tersebut. Deretan nama misalnya Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Bibit Samad Riyanto, dan Chandra Hamzah sempat merasakan kewenangan Jaksa Agung itu. Keempatnya merupakan mantan komisioner KPK yang sempat terjerat kasus.

Sementara itu, Yudi Kristiana yang mewakili Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tak memberikan penjelasan secara detail soal putusan tersebut, hanya saja menurutnya ada poin yang perlu disimak yakni soal kewajiban untuk mendengarkan pendapat dari institusi lainnya.

“Pemaknaan baru dimana tadinya dalam pasal 34, tertulis harus memperhatikan badan-badan kekuasaan menjadi wajib memperhatikan,” ucapnya singkat.

Adapun sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung (Kejakgung) soal putusan MK itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung tak memberikan komentar saat dihubungi melalui pesan singkat dan sambungan telepon.

Editor: | dalam: Hukum |
Iklan Baris
  • Dijual tanah pekarangan

    Dijual tanah pekarangan L189m2, LD9m, Harga 275juta. mobil masuk,SHMP an.sendiri. Jakal km 10, Ngebo Ngaglik S…

  • Dibutuhkan segera karyawan-karyawati foodcourt

    Dibutuhkan segera karyawan-karyawati foodcourt, smu/smk. Lamaran dikirim ke Ayam Goreng Fatmawati, foodcourt M…

  • Gudang seng

    Gudang seng di jalan imogiri timur membutuhkan Tenaga bongkar muat usia maksimal 35 tahun. Hubungi: 0821383933…

  • AB PROPERTI,

    AB PROPERTI, siap bantu jual-beli rumah dan tanah sesuai harapan. Hubungi: KAMAL telpon 0857-2770-3776…

  • Teh Liongtea

    Anda diabet, asam urat, kolesterol, hipertensi dll. Minum Teh Liongtea, TERBUKTI!!! Segera pesan ke 0878-3989-…

  • Siap bantu konsultasi skripsi

    Siap bantu konsultasi skripsi, tesis, disertasi, KTI, program, all jurusan. Murah,profesional,garansi,nno plag…

  • Dibutuhkan seorang karyawan toko

    Dibutuhkan seorang karyawan toko. Islam taat, usia maks 25tahun, domisili sekitar wates Kulon Progo Hubungi: 0…

  • Siap bantu,jual/beli tanah

    Siap bantu,jual/beli tanah dan bangunan di jogja. Minat hubungi: Bp Rahmad 0877 3835 6503 (property)…

  • Butuh sales kosmetik

    Butuh sales kosmetik. Lamaran via WA 08812768955…

  • Umroh Murah 21,9Juta

    Umroh Murah 21,9Juta, All In Star Jogja, By Saudia, Landing Madinah, Hubungi: AMN Tour, HP/WA: 082135350114…

sepatu1
Menarik Juga »