POLEMIK TAKSI ONLINE
Lolos KIR & Kepemilikan Plat Nopol Harus Dipenuhi

Ratusan sopir taksi melakukan aksi unjuk rasa dan memadati Jl. MH Thamrin, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Pengemudi angkutan umum melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah untuk segera menutup transportasi umum berbasis aplikasi online. (JIBI/Solopos/Antara/Yossy Widya)Ratusan sopir taksi melakukan aksi unjuk rasa dan memadati Jl. MH Thamrin, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Pengemudi angkutan umum melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah untuk segera menutup transportasi umum berbasis aplikasi online. (JIBI/Solopos/Antara/Yossy Widya)

Polemik taksi online coba dijembatani Dishub DIY

Harianjogja.com, JOGJA — Dinas Perhubungan (Dishub) DIY akan menyiapkan stiker khusus untuk taksi online yang nantinya dipasang di kaca dan plat kendaraan yang dioperasikan. Namun sebelum mendapatkan stiker itu mereka harus melalui berbagai persyaratan izin operasi layaknya angkutan umum.

Baca Juga : POLEMIK TAKSI ONLINE : Dishub DIY Siapkan Stiker Taksi Online

 
Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DIY Agus Harry Triono menjelaskan selain syarat berbadan hukum, mobil yang digunakan sebagai taksi online juga harus melalui uji KIR. Tahapan ini bisa menjadi yang terakhir ketika semua tahapan perizinan dilalui. Terkait plat, dimungkinkan masih dapat menggunakan plat hitam. Jika semua proses perizinan bisa dilalui dengan baik, maka Dishub DIY akan memberikan identitas khusus bagi armada. Salahsatunya dengan memasang stiker timbul yang bisa diakses secara visual dipasang di bagian kaca. Harry menyadari, para pemilik kendaraan dimungkinkan tidak akan setuju jika identitas armada harus mengganti seluruh bodi karena biayanya mahal serta dapat menurunkan nilai ekonomis monil. Oleh sebab itu cukup dengan stiker.

Harry menambahkan, pada plat nopol utamanya di belakang akan diberikan tanda khusus. Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan kepolisian terkait penandaan plat tersebut. Identitas itu harus ditonjolkan agar masyarakat mengtahui bahwa mobil tersebut merupakan angkutan umum. Mengingat, saat ini yang sudah beroperasi dengan tanpa izin, susah membedakan antara taksi online dengan kendaraan pribadi.

“[Identitas] tidak dicat di bodi tetapi semacam stiker yang agak timbul ditempel di kaca, [sebagai bukti] ini sudah di KIR layak jalan. Tetapi mereka harus mengurus proses izin badan hukum dulu, baru izin selesai ada inisial khusus,” imbuhnya, Minggu (19/3/2017)

Ketika mereka belum memenuhi syarat tentang angkutan umum makan akan ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Harry mengakui belum ada formulasi bentuk penindakan. Namun ia akan segera berkoordinasi dengan kepolisian, salahsatunya dengan sistem intelijen, petugas berpura-pura menjadi penumpang. Setelah mendapatkan data yang valid terkait taksi online tak berizin barulah dilakukan penindakan.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan, dalam menerbitkan aturan tersebut pihaknya harus adil. Sehingga bukan semata melarang beroperasinya taksi online. Jika kendaraan plat hitam ingin beroperasi seperti taksi tentu harus melalui prosedur yang berlaku. Ia mengakui adanya rasa ketidakadilan antara taksi plat kuning dengan kendaraan plat hitam yang beroperasi layaknya taksi menggunakan aplikasi online. Karena seluruh taksi plat kuning membayar pajak, namun plat hitam sama sekali tidak membayar pajak.

“Kene [taksi plat kuning] bayar pajak, kene [plat hitam beroperasi layaknya taksi] ora itu kan tidak ada keadilan. Kami maunya [ada aturan] berkeadilan, sesama cari hidup untuk makan yo [harus] adil,” tegas Raja Ngayogyakarta ini.

Editor: | dalam: Kota Jogja |
Menarik Juga ยป