PERUMAHAN JOGJA
FLPP Dipangkas, Rumah Subsidi Berkurang

Foto Ilustrasi Perumahan (Dok/JIBI/Bisnis)

Perumahan Jogja, subsidi rumah murah berkurang

Harianjogja.com, JOGJA — Pemangkasan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh pemerintah terhadap KPR, dapat mempengaruhi produksi rumah bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, produk rumah murah bersubsidi di Jogja masih belum banyak dikembangkan karena terganjal persoalan harga lahan.

Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) DIY Bidang Humas, Ilham M. Nur mengatakan dana FLPP tersebut merupakan fasilitas pembiayaan rumah yang selama ini dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

“Itu semacam BLT [bantuan langsung tunai], tetapi dalam bentuk program yang mana memang lebih baik dari pada bantuan diberikan berupa uang,” ujar Ilham kepada Harianjogja.com, Jumat (14/7/2017).

Ilham mengungkapkan selama ini dana FLPP menjadi kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan peluang untuk memiliki rumah sebagai kebutuhan dasar. Jika dana itu dipangkas, maka peluang masyarakat untuk memperoleh hunian, menjadi semakin kecil.

Lebih lanjut Ilham memaparkan pemangkasan tersebut akan memengaruhi penyediaan rumah bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan rendah. Salah satunya, ketersediaan rumah subsidi yang dikembangkan oleh pengembang bisa saja berkurang atau makin terbatas.

“Pasti akan berpengaruh. Karena mana yang kemudian bisa mengakses rumah subsidi lebih dulu, maka akan mendapatkan peluang lebih dulu. Jumlah unit rumah yang dikembangkan juga akan berkurang,” jelas Ilham.

Rumah bersubsidi memang sudah mulai berkembang di wilayah DIY. Hanya saja, kata Ilham, sebagian besar pengembang bukan dari REI DIY. Kebanyakan merupakan pengembang asal Solo dan Purworejo, dengan wilayah pengembangan di Kulonprogo.

Ilham menambahkan pengembangan rumah subsidi cukup sulit dilakukan di Jogja. Pasalnya, harga tanah yang semakin mahal menjadi salah satu kendala yang dihadapi para pengembang yang tergabung dalam asosiasi ini.

“Harga dasarnya tidak mungkin untuk dijadikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Karena pemerintah juga telah menetapkan harga rumahnya sebesar Rp123 juta per unit,” ungkap Ilham.

Harga rumah subsidi yang ditetapkan tersebut, perlu mempertimbangkan hitungan standar harga tertinggi tanah atau lahan yang harus dibeli. Maka dari itu, lanjut Ilham, sangat sulit untuk mendapatkan lahan dengan harga tanah yang sesuai dengan harga jual rumah subsidi sesuai ketetapan pemerintah.

“Padahal, saat ulang tahun REI, pemerintah dan kami telah berkomitmen untuk dapat mewujudkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika FLPP dipangkas, ini akan melemahkan semangat kami,” jelas Ilham.

Editor: | dalam: Kota Jogja |
Menarik Juga ┬╗