Tersangka Korupsi E-KTP, Setya Novanto Didesak Mundur dari Ketum Golkar

Setya Novanto mengantuk di pembukaan Munaslub Golkar di Nusa Dua Bali, Sabtu (14/5/2016) malam. (Dewi Zuhriyah/JIBI/Bisnis)

Setya Novanto didesak mundur dari posisi Ketum Golkar setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Harianjogja.com, JAKARTA — Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mendesak agar Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yorrys menyebutkan bahwa Golkar tidak tinggal diam setelah Setnov jadi tersangka di KPK. “Kami tidak diam. Penetapan tersangka pasti punya implikasi politik terhadap Golkar,” kata Yorrys, Senin (17/7/2017) malam, setelah mendengar keterangan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurutnya, Golkar akan segera melakukan rapat internal untuk memutuskan nasib Setnov. Yorrys juga mengatakan bahwa lebih baik Golkar bersikap responsif daripada bersikap reaktif menyikapi kasus itu. Apalagi, Setnov kini juga sudah dilarang bepergian ke mancanegara itu.

“Dalam kaitan ini Golkar merasa perlu melakukan konsolidasi di dalam,” ujarnya. Menurutnya, sikap responsif itu Hal ini untuk mengantisipasi dengan berbagai opsi yang ada. “Jadi jangan terkesan reaktif begitu, ada apa-apa ribut akhirnya kacau,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung langsung menyuarakan perlunya kepemimpinan baru di partai berlambang pohon beringin tersebut. Akbar juga pernah menjadi ketua umum Partai Golkar di masa transisi pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi 1998.

“Golkar harus mengambil langkah-langkah strategis ke depan, khususnya mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2019 yang akan datang,” ujarnya. Menurutnya, kalau hari ini Setnov sudah ditetapkan jadi tersangka maka Golkar harus mengambil langkah-langkah mendasar yang penting dalam menghadapi agenda politik 2019,” kata Akbar.

“Langkah strategis itu adalah kepemimpinan baru. Kita sudah perlukan adanya kepemimpinan baru yang akan memimpin Golkar dalam kondisi kritis yang amat genting ini supaya Golkar siap dalam menghadapi agenda politik 2018 dan 2019 ini,” kata Akbar.

Kepemimpinan baru itu, ujarnya, tidak boleh hanya sekedar pelaksana tugas, namun kepemimpinan definitif yang sesuai AD/ART dan dipilih melalui Munas ataupun Munaslub Golkar.

“Bilamana adanya kepemimpinan baru yang definitif ini yang akan memimpin seluruh jajaran partai dari pusat sampai daerah untuk memulihkan Golkar di kondisi kritis menghadapi agenda politik 2018 dan 2019,” ujarnya.

Editor: | dalam: Politik |
Menarik Juga »