Seperti Jakarta, Politik Identitas akan Muncul di Pilkada Serentak, Ini Sebabnya

Foto kombo warga menunjukkan jari seusai mencoblos pada pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (15/2/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)Foto kombo warga menunjukkan jari seusai mencoblos pada pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (15/2/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)

Politik identitas berpotensi kembali muncul di pilkada serentak 2018. Penyebabnya banyak, salah satunya kesenjangan ekonomi.

Harianjogja.com, JAKARTA — Politik identitas masih akan menjadi ancaman bagi pesta demokrasi Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Masalah demokrasi tersebut disinyalir disebabkan beberapa hal.

Pengamat politik dari Esposit Strategic, Arif Susanto, menjabarkan ada empat faktor yang membuat politik identitas tumbuh subur. Faktor pertama adalah karena kesenjangan ekonomi. Dia menyebut, dari catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), daerah yang rawan adalah yang memiliki kesenjangan ekonomi tinggi.

“Jakarta tiga tahun terakhir sebelum pilkada yang lalu gini ratio-nya naik. Sehingga ini adalah persemaian subur bagi politik kebencian berbasis identitas,” katanya, Selasa (26/12/2017).

Faktor kedua adalah rendahnya literasi politik dan literasi komunikasi. Menurutnya, saat ini tidak banyak yang paham bahwa politik adalah moderasi konflik. Fungsi politik adalah membuat konflik lebih moderat.

Saat ini, tingkat kecerdasan politik masyarakat masih lemah. Hal itu diperparah alpanya partai politik dalam melakukan edukasi. Dia pun menyebutkan salah satu instrumen untuk menyebarkan politik kebencian adalah media sosial.

Tanpa literasi komunikasi, orang gagal membandingkan opini dan fakta. Saat ini penyebarluasan kabar bohong dengan konstruksi sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai berita.

Faktor ketiga adalah buruknya kelembagaan politik yang menjadi masalah laten di Indonesia. Partai politik, kata dia, cenderung memusatkan kekuasaan di tangan elite.

“Mereka gagal memberikan distribusi kekuasaan. Penentuan kepala daerah justru pada DPP tanpa menimbang DPD. Konflik internal di parpol membawa konsekuensi kalau tidak partainya pecah, kemungkinan kedua adalah konfliknya akan masuk ke penagdilan dan berlarut-larut,” tuturnya.

Terakhir, lanjutnya, karena adanya polarisasi politik. Dengan polarisasi yang tegas maka sangat mudah bagi elite politik untuk memicu konflik yang menyebabkan pembelahan.

Dia menilai ketegangan politik karena politik identitas ada kemungkinan terus berkembang di tahun politik. Seharusnya, dalam kondisi politik yang ideal, ketegangan di level massa bisa diambil alih oleh elite supaya tidak terjadi benturan horizontal.

“Di negara kita, kalau elite berkonflik, massa juga harus berkonflik. Massa tidak lebih dari political spectator, penonton politik. Konflik politik tidak selesai-selesai,” ujarnya.

Editor: | dalam: Politik |
Menarik Juga »