Jadi Korban Tanah Ambles, Warga di Gunungkidul Tuntut Pemerintah

Kondisi rumah warga terdampak amblesan jalan di Putat 2, Putat, Patuk, Rabu (31/1/2018). (Herlambang Jati Kusumo/JIBI/Harian Jogja)Kondisi rumah warga terdampak amblesan jalan di Putat 2, Putat, Patuk, Rabu (31/1/2018). (Herlambang Jati Kusumo/JIBI/Harian Jogja)

Warga minta ganti rugi dan kejelasan perbaikan jalan.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Warga terdampak amblesan jalan yang terjadi di Putat 2, Putat, Patuk, Minggu, (21/1/2018) lalu meminta kejelasan perbaikan jalan dan ganti rugi ke pemerintah.

Pemilik rumah yang terdampak amblesan jalan Andi Defanto mengatakan sampai saat ini tidak ada kejelasan perbaikan jalan tersebut. “Selang dua hari setelah kejadian itu sudah ada obrolan dengan pihak kecamatan [untuk perbaikan jalan] tapi ya seperti tidak etis itu hanya di pinggiran jalan,” ujarnya, Rabu (31/1/2018).

Jalan tersebut sempat diperbaiki namun sudah lima hari terakhir pengerjaan perbaikan jalan itu berhenti. Andy juga meminta ganti rugi tanah miliknya seluas 2 x 15 meter persegi yang rencananya terpakai untuk perbaikan itu.

“Saya kan korban disini, kenapa saya malah disuruh merelakan tanah saya itu. Ini tanah saya juga ada sertifikatnya. Apa negara tidak punya anggaran untuk memberikan ganti rugi,” katanya.

Dia mengharapkan ada itikad baik dari pemerintah atau dinas terkait untuk memberikan kejelasan tentang perbaikan jalan, maupun ganti rugi atas pemakain tanah miliknya.

Untuk sementara ini Andi dan keluarganya masih mengungsi di rumah saudaranya. Dia juga khawatir jika kerusakan jalan itu tidak segera diperbaiki longsoran akan semakin parah dan merobohkan rumahnya. Saat ini juga menurutnya retakan-retakan tanah mulai muncul.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Gunungkidul, Eddy Praptono mengatakan jalan tersebut merupakan wewenang Pusat dan sampai saat ini pihaknya belum diajak  berkomunikasi terkait permasalahan kerusakan itu.

“Saya sudah dengar juga keluhan warga di media sosial itu. Itu jalan nasional, jadi wewenangnya Pusat. Bukan ranah kami, kalau kami hanya menginfokan semisal ada kerusakan. Belum ada informasi juga, nanti dikira ikut campur. Kalau semisal diminta untuk membantu komunikasi ya kami jalankan, jika tidak diminta ya pasif,” ujarnya.

Editor: | dalam: Gunung Kidul |
Menarik Juga »