JOGJA: Dewan Pendidikan (DP) DIY menolak wacana Pemkot Jogja yang berencana menurunkan kuota bagi siswa pemegang kartu menuju sejahtera (KMS). “Kuota KMS jangan diturunkan, malahan justru dinaikkan. Kalau diturunkan justru akan membatasi akses pendidikan bagi siswa miskin,” kata Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof. Wuryadi, Jumat (8/1).

Penurunan kuota dinilai Wuryadi adalah sebuah ketidakkonsistenan Pemkot Jogja pada kebijakan kuota siswa KMS. Menurut dia hal yang terpen ting dari kebijakan ini bukan terletak pada penerapan kuota di masingmasing jenjang, namun bagaimana siswa KMS dibimbing secara tepat untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginannya. Ia menilai pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lalu, pemerintah kurang bisa mengarahkan siswa KMS untuk memilih.

“Seharusnya sejak awal ingin memberlakukan kebijakan kuota KMS , pemerintah perlu memberikan pembinaan intensif pada siswa KMS,” imbuh Wuryadi. Siswa, lanjut dia hendaknya diberikan pilihan-pilihan sekolah yang setara dengan kondisinya, dan pemerintah memberikan gambarangambaran akan kendala yang akan dihadapi jika siswa memilih sebuah sekolah. Prof. Wuryadi menilai kebijakan kuota KMS di Kota Jogja belum matang untuk diterapkan, baik dari segi sosial maupun budaya.

Memasukkan kebijakan ini dalam sekolah merupakan sebuah pola pikir yang kasar. Ia menjelaskan masuknya siswa KMS di sebuah sekolah tertentu, berarti menghadapkan siswa KMS pada sebuah komunitas baru dengan budaya baru. Budaya baru bagi siswa KMS tersebut merupakan budaya yang sudah terbentuk lama dan tidak bisa menyatu dengan budaya siswa KMS. “Dengan budaya baru tersebut justru akan menimbulkan penderitaan baru bagi siswa KMS.

Misalnya saja mereka berada di sekolah favorit, siswa KMS akan minder dan justru semakin tidak optimal dalam belajar. Hasilnya pun sudah terlihat, nilai siswa KMS jauh dari standar minimal,” paparnya. Terkait dengan keluhan sekolah bahwa siswa KMS banyak yang malas, suka berkelahi, perolehan hasil belajar yang rendah, dan sebagainya, dinilai Wuryadi merupakan sebuah bentuk dari ketidaknyamanan siswa KMS pada budaya baru tersebut.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kota Jogja, Wahyuntana justru mendukung adanya perubahan kuota siswa KMS di jenjang tertentu. Menurut dia,jika kuota di jenjang tertentu tidak terpenuhi, maka akan lebih baik untuk diberikan ke jenjang lainnya. “Kebijakan penerapan kuota ini baik, namun perlu ditata kearah yang lebih baik,“ imbuh dia. (Olivia Lewi Pramesti)