JAKARTA: Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Adnan Buyung Nasution, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap jantan dalam kasus Century. Dalam sistem presidensial, presiden harus bertanggung jawab atas tindakan menterinya.

Sementara Ketua MPR Taufiq Kiemas mengingatkan ongkos politik untuk pemakzulan terlalu mahal.

“Presiden harus jantan mengatakan saya yang bertanggung jawab. Saya ingin menunjukkan sikap jantan sebagai presiden, apalagi kabinet kita sebagai presidensial. Kalau tidak jantan, tentu jangan menjadi leader,” ujar Adnan Buyung saat berbicara dalam diskusi Memprediksi hasil Pansus Century di Jakarta, Minggu (7/2).

Dia mengatakan, Presiden harus menunjukkan sikapnya, apakah membenarkan kebijakan itu seizin atau sepengetahuannya, atau sebaliknya dikeluarkan tanpa sepengetahuannya, atau ia melarang tetapi tetap dilaksanakan.

Dikatakannya, sebagai presiden, Yudhoyono tidak boleh menyatakan tidak tahu-menahu persoalan itu, karena salah satu yang ‘terlibat’ dalam pengeluaran kebijakan itu adalah pembantunya di kabinet.

Menurut Buyung, dalam sistem presidensial menteri-menteri tidak bisa bertanggung jawab secara per individu. Siapapun yang salah, baik itu Boediono maupun Sri Mulyani, menurut Buyung, SBY lah yang tanggung jawab.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jikalau SBY tidak terkait dengan kasus ini, dia harus segera melakukan tindakan. “Dia harus memberi tindakan lebih dulu, itu kebijakan politik. Jangan seperti masalah Bibit-Chandra, minta tolong tim 8,” terang Adnan Buyung.

Adnan meminta partai koalisi SBY di Pansus Angket Bank Century berani mengungkap kebenaran. Untuk menghindari dugaan adanya kompromi politik, Buyung meminta Pansus segera mengeluarkan rekomendasi sementara. “Mereka mesti berani. Kenapa mereka takut untuk membela kebenaran, mengapa harus kompromi?” kata Buyung seperti dikutip detikcom.

Menurut Buyung, dari hasil audit investigasi BPK dan proses penyelidikan Pansus, sudah jelas siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bailout Rp6,7 triliun. Ia menyebut pejabat KSSK, yakni Sri Mulyani, Boediono dan Raden Pardede sebagai pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran. “Kenapa KPK sekarang tidak turun langsung saja, semua kan sudah jelas,” tegasnya.

Tolak pemakzulan
Sementara itu, wacana pemakzulan terhadap Presiden SBY terkait makin memanasnya kasus Bank Century tidak disetujui Ketua MPR Taufiq Kiemas. “Aku nggak setuju dengan pemakzulan. Di dalam UU itu ada (aturan pemakzulan),” katanya.

Taufiq mengingatkan mayoritas presiden dari 6 presiden Indonesia telah dipaksa lengser lewat pemakzulan. Maka itu cara-cara pemakzulan sebisa mungkin dihindari. “Masa dari 6 presiden kita, 5 dimakzulkan? Cost-nya kemahalan,” kata Taufiq.

Menurut Taufiq, pemakzulan bisa dihindari lewat jalan musyawarah.

Sekadar diketahui, Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur lengser dari kursi kepresiden lewat jalan pemakzulan. Sementara Presiden Habibie, lengser dari kursi presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR.

Oleh Wisnu Wardhana
HARIAN JOGJA