Jokowi Persilakan UU Cipta Kerja Digugat ke MK, Pengamat: Hati-Hati!
Jika pasal yang digugat dan dibatalkan MK itu krusial dalam UU Cipta Kerja, maka ada peluang bagi MKuntuk membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan.
Jika pasal yang digugat dan dibatalkan MK itu krusial dalam UU Cipta Kerja, maka ada peluang bagi MKuntuk membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan.
Jajaran Polsek Pakem mengamankan dua orang tersangka yang berasal dari Gunungkidul dengan inisial AJN, 47, dan BS, 24, lantaran diduga melarikan satu unit sepeda motor milik Fitri Setyaningrum, 33, seorang warga Bantul di Pasar Pakem, Sleman beberapa waktu lalu.
Sejumlah mahasiswa ikut dalam aksi massa menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) lalu. Sejumlah mahasiswa sempat ditangpa aparat di antaranya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
Pemda DIY dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat akan mengevaluasi penerapan UU.No.13/2012 terkait Keistimewaan DIY.
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 35 penambahan kasus positif pada Minggu (11/10/2020). Sleman mendominasi oenambahan sebanyak 15 kasus. Sementara 37 kasus dinyatakan sembuh dan satu kasus dilaporkan meninggal.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan Tiga Wajib yang masyarakat dapat lakukan untuk mencegah tertular penyakit yang disebabkan virus Corona baru.
Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang terletak di zona satu belum dapat beroperasi normal pasca-kericuhan demonstran. Meski tak secara resmi ada aturan untuk meliburkan PKL, banyak pedagang memilih tutup melihat situasi yang belum memungkinkan untuk berdagang.
Sebanyak 95 orang peserta unjuk rasa yang melakukan aksinya di sejumlah titik yang ada di Malioboro ditangkap oleh polisi pada Kamis (8/10/2020) lalu. Dari 95 orang, satu orang dinyatakan reaktif setelah dilakukan pemeriksaan rapid rest.
Sebanyak 91 orang yang ditangkap saat rusuh demonstrasi di Malioboro telah dibebaskan polisi.
Meluasnya demonstrasi hingga terjadinya kericuhan di berbagai daerah dinilai tidak lepas dari pemantiknya, kebijakan pemerintah mengesahkan Omnibus Law tanpa melibatkan partisipasi publik. Meski demikian, konflik horizontal akibat protes buruh dan mahasiswa tetap harus diredam.