Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat melemahkan kedudukan buruh di mata hukum.
Disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dinilai oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DPD (KSPSI) DIY sebagai hari berkabung bagi para buruh. KSPSI DPD DIY bakal menempuh jalur hukum selain terus berupaya untuk melakukan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.
Jawa Tengah, Banten dan Riau berhasil menekan angka kematian pada pekan lalu dan berhasil keluar dari lima besar provinsi dengan penambahan kasus kematian tertinggi.
Kasus positif Covid-19 di Bantul secara akumulatif telah mencapai hampir 700 kasus.
Kementerian Keuangan telah menetapkan besaran Dana Keistimewaan (Danais) 2021 untuk DIY, sebesar Rp1,32 triliun. Besaran ini sama dengan besaran danais tahun ini, yang salah satu fokusnya adalah pada menjadikan laut sebagai halaman muka Jogja.
Pasal dalam RUU Cipta Kerja yang memberikan izin bagi masuknya kapal asing dinilai dapat memberikan ruang kebebasan besar bagi investor asing, tanpa harus melibatkan kemitraan dengan perusahaan lokal.
Kasus positif Covid-19 di Sleman hingga Senin (5/10/2020) jauh melampaui daerah lain di DIY.
Pandemi Covid-19 membuat kunjungan museum semakin sepi. Saat new normal dimulai, semua pengelola museum di DIY merancang aturan ketat protokol kesehatan untuk diterapkan di area museum. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M).
Buntut adanya delapan ASN yang positif Corona, puluhan pegawai Dinas Pehubungan DIY terpaksan jalani tes swab.
Aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja kembali dilancarkan oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) pada Senin (5/10/2020) malam. Massa menolak untuk membubarkan diri. Untungnya, tidak terjadi bentrokan baik oleh demonstran, aparat, maupun dengan masyarakat.
