Warga Sleman kembali dilaporkan terinfeksi Covid-19. Saat ini Sleman menjadi daerah di DIY yang paling banyak ditemukan kasus positif Covid-19.
Jumlah buruh terdampak Covid-19 masih bertambah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Disnakertrans] masih menerima laporan dari perusahaan terkait nasib para karyawannya. Meski demikian, angka tersebut akan terus ditekan dengan upaya perusahaan untuk bangkit dari masa krisis.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY saat ini tengah mengejar target penyaluran bantuan sosial atau subsidi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan risiko pandemi.
Kabar baik kembali datang dari Kulonprogo. Sebanyak dua Pasien Dalam Pengawasan (PDP) positif Covid-19 di kabupaten ini, dinyatakan sembuh, Jumat (29/5/2020).
Pemkab Sleman meminta agar tidak ada kasus penolakan mahasiswa yang akan belajar ke Sleman. Oleh karenanya, setiap kecamatan dan desa diminta untuk menyosialisasikan kebijakan Pemkab menyambut kedatangan para mahasiswa.
Pemkot Jogja menyiapkan ruangan isolasi untuk mengantisipasi melonjaknya kasus Covid-19 di wilayah ini saat pemberlakuan new normal atau tatanan kehidupan baru.
Pernyataan kontroversial Menkopolhukam Mahfud MD yang membandingkan virus Corona dengan istri tak hanya disorot di dalam negeri tetapi juga mancanegara.
Sejak 19 Mei 2020 lalu, Peraturan Menteri Keuangan [PMK] Nomor 50 Tahun 2020 berlaku. Di aturan itu tertulis adanya penambahan durasi pencairan bantuan langsung tunai dana desa [BLT DD] yang semula tiga bulan menjadi enam bulan. Jumlah bantuannya pun bertambah yang awalnya Rp1,8 Juta selama tiga bulan, rencananya akan diberikan lagi Rp300 Ribu tiga bulan setelahnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun protokol untuk menuju masyarakat produktif dan aman di tengah pandami COVID-19, dengan mengacu pada tiga kriteria yang digunakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul menyatakan bantuan tunai tambahan (BTT) yang diambilkan dari APBD DIY dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini menyusul banyaknya data penerima bantuan yang merupakan warga mampu dan ada pula yang statusnya sudah meninggal.
