News
AUDIT BPK: PLN Memboroskan Uang Negara Rp275 Miliar
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara hingga ratusan miliar pada PT PLN.
Bhekti Suryani
ManajerDaftar artikel
News
KPK Harus Izin Dewan Pengawas untuk Menyadap, Pakar Hukum: Sudah Lari Duluan Buruannya
UU KPK yang direvisi memuat poin-poin yang dianggap menghalangi pemberantasan korupsi.
News
TEMUAN BPK: Perjalanan Dinas di Kementerian Lembaga Rugikan Negara Puluhan Miliar
Perjalanan dinas para pegawai pemerintah di kementerian dan lembaga menyebabkan kerugian negara.
News
Ruang Sidang Sepi Anggota DPR, Keabsahan UU KPK yang Baru Dipertanyakan
Pengesahan revisi UU KPK pada Selasa (17/9/2019) sangat minim kehadiran anggota DPR.
Bantul
Ingin Jadi Bupati Bantul, Bambang Wisnu Handoyo Siap Lepas Jabatan PNS
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Bantul melaksanakan proses penjaringan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah, dalam proses yang dilakukan pada satu minggu yang lalu ada tiga nama yang terjaring, salah satunya ialah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) DIY, Bambang Wisnu Handoyo.
News
Menhan Ryamizard Ryacudu Ingin Kivlan Zen Bebas
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu prihatin dengan kondisi tersangka kasus kepemilikan senjata Kivlan Zen.
News
Revisi UU KPK Mulus, Setara Institute: Jokowi Benar-Benar Petugas Partai
Mulusnya revisi UU KPK dinilai karena DPR dan Jokowi tak lagi punya beban politik.
Kulonprogo
Cita-Cita Punya Wates Baru Kini Terganjal Anggaran
Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo, menegaskan peta trase tol di Kabupaten Kulonprogo beserta lokasi Wates Baru yang beredar luas di khalayak umum beberapa hari belakangan bukanlah konsep final, terutama soal pengembangan Wates Baru. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, masih melakukan pembahasan terkait konsep tersebut dan belum memunculkan keputusan akhir.
News
Ini Daftar Poin Penting Revisi UU KPK yang Disahkan DPR
Revisi UU KPK yang disahkan DPR memuat sejumlah poin penting.
Jogja
Ingat, Ini Janji DPRD DIY yang Baru
Empat pimpinan DPRD DIY periode 2019-2024 resmi ditetapkan melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (17/9/2019). Salah satu janji yang digaungkan keempat Pimpinan Dewan adalah mengurangi kegiatan kunjungan kerja (kunker) hingga 50% dibandingkan sebelumnya.
