News
3 Opsi Politik Gerindra Pasca-Pilpres, Ada Pilihan Berkoalisi dengan Jokowi
Ada tiga opsi yang bisa dipilih Partai Gerindra terkait sikap politiknya ke depan.
Bhekti Suryani
ManajerDaftar artikel
News
HASIL SURVEI: Ini 5 Organisasi yang Dianggap Bertentangan dengan Pancasila, Ada FPI dan HTI
Sebuah survei baru-baru ini mengungkapkan sejumlah organisasi masyarakat maupun politik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
Bantul
Sudah Mau Lengser, Banyak Anggota DPRD Bantul Belum Kembalikan Laptop dan Mobil dinas
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul telah mengirim surat imbauan kepada semua anggota DPRD Bantul periode 2014-2019 yang habis masa jabatannya per 13 Agustus mendatang untuk mengembalikan aset Sekretariat Dewan.
Jogja
Dituduh Pro-LGBT, Dinkes Jogja: Layanan Kesehatan Tak Boleh Diskriminatif
Dinas Kesehatan Kota Jogja menjadi sorotan setelah beredar foto yang memperlihatkan formulir pendaftaran pasien di Puskesmas Umbulharjo 2 dengan mencantumkan lima pilihan dalam poin jenis kelamin pada Kamis (8/8/2019) lalu. Pemerintah menegaskan, dalam pelayanan kesehatan tak boleh ada diskriminasi.
Jogja
Pakar UGM soal Wacana PNS Kerja Fleksibel: Kerja di Kantor Saja Belum Efektif Apalagi di Rumah
Pakar Manajemen Sumber Daya Manusia UGM, Naya Hapsari mengatakan, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Indonesia masih harus diawasi. Sehingga, rencana Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja untuk menerapkan sistem kerja fleksibel bagi ASN masih perlu kajian.
News
Ini 2 Kursi Menteri yang Jadi Incaran PDIP
Dua posisi menteri dianggap layak didapat oleh PDIP.
News
Belum Kapok Nyapres, Gerindra Sebut Prabowo Kemungkinan Maju Lagi di Pilpres 2024
Mantan capres Prabowo Subianto tampaknya belum kapok berlaga di Pilpres 2019.
News
KPK Sebut Biang Kerok Korupsi Impor Pangan yang Terus Berulang di Indonesia
KPK membeberkan penyebab kerapnya terjadi korupsi di bidang impor pangan.
News
Setahun, DKI Jakarta Tak Punya Wagub, Pengamat: PKS & Gerindra yang Harus Bertanggungjawab
Hingga kini DKI Jakarta belum memiliki wakil gubernur. Dua partai dituding sebagai pihak yang harus bertanggungjawab.
News
Pemerintah Wacanakan PNS Kerja di Rumah, Begini Kata Pakar Kebijakan Publik
Pengamat kebijakan publik menilai, perlu adanya pengawasan ketat jika pemerintah benar-benar mewujudkan kebijakan PNS kerja di rumah.
