Aplikasi PeduliLindungi Disorot Amerika Serikat, Mahfud: Penanganan Covid-19 RI Terbaik!
Menkopolhukam Mahfud MD menipis tuduhan Amerika Serikat (AS) mengenai pelanggaran HAM pada penggunaan aplikasi PelinduLindungi.
Menkopolhukam Mahfud MD menipis tuduhan Amerika Serikat (AS) mengenai pelanggaran HAM pada penggunaan aplikasi PelinduLindungi.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja menyebut capaian nilai untuk mata pelajaran IPA berdasarkan hasil uji coba (tryout) Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) yang dilakukan beberapa kali belum menunjukkan hasil maksimal.
PT Angkasa Pura I Persero selaku pengelola Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo memprediksikan lonjakan penumpang terjadi mulai 26 April 2022 atau pekan terakhir di bulan April sebelum memasuki masa Idul Fitri 2022. YIA diprediksikan bakal melayani sekitar 12.000 penumpang saat musim mudik atau balik lebaran tahun ini.
Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja kembali menerima tambahan stok minyak goreng (migor) curah sebanyak 6 ton pada bulan Ramadan ini.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Gunungkidul bakal menggelar event lomba lari Gunungkidul 5K pada 22 Mei 2022 mendatang. Kegiatan olahraga ini menjadi bagian untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional serta Hari Jadi Gunungkidul ke-191.
Seorang jenderal Rusia, Vladimir Frolov tewas dalam pertempuran di Ukraina pada awal pekan ini.
Pasar tradisional terbesar di Kota Jogja yang berada di kawasan jantung wisata kota tersebut, Malioboro, segera bersolek dan memiliki wajah baru karena fasad pasar yang sejak 2012 identik dengan cat hijau akan berubah menjadi putih tulang.
Dinas Perhubungan Kota Jogja belum berencana menambah fasilitas parkir di masa libur Lebaran mendatang. Fasilitas kantong parkir yang tersedia akan difungsikan secara optimal untuk kebutuhan parkir wisatawan dan juga warga lokal di masa libur Lebaran nanti.
Rusia mengklaim jumlah tentara Ukraina yang tewas mencapai 23.367 orang, 4.000 di antaranya dari Mariupol.
Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000.