Kendati khawatir dengan risiko pekerjaan yang mengharuskan bertemu dengan banyak orang, Slamet Wasair tetap menjalankan tugas sebagai driver Gojek secara profesional. Termasuk ketika mengantar makanan untuk orang yang sedang work from home, bahkan isolasi mandiri.
Selama berkiprah nyaris 60 tahun sebagai bank pembangunan di DIY, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY terus menorehkan berbagai prestasi. Begitu pula pada tahun ini, Bank BPD DIY sukses menorehkan sejumlah prestasi.
Pandemi yang melanda Tanah Air, tak terkecuali DIY, meruntuhkan fondasi ekonomi masyarakat. Perbankan sebagai salah satu penyedia jasa keuangan, seharusnya memang hadir menawarkan solusi bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas perekonomiannya.
DIY menjadi salah satu dari delapan provinsi yang masuk dalam prioritas pengembangan ekonomi syariah.
Selain telah memiliki jam terbang yang lebih panjang, content creator profesional juga dituntut untuk dapat bekerja secara lebih produktif untuk memenuhi permintaan client-nya.
Tidak terpaku hanya pada peningkatan kapasitas SDM dan kualitas produk, Dinkop-UKM DIY juga bersinergi dengan sejumlah OPD dalam mewadahi UKM, khususnya terkait dengan pemasaran. Salah satunya melalui kegiatan Gebyar Pleret.
Tak mau menunda-nunda, DPRD Bantul berupaya menginisiasi sejak dini pemulihan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui sektor penganggaran. Kendati terkena refocusing, program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang memberdayakan masyarakat tetap digulirkan sebagai stimulus pemulihan ekonomi di kalangan warga terdampak.
Sebagai legislator, anggota DPRD Bantul wajib mengetahui langsung potensi risiko bencana di lingkungan masyarakat untuk nantinya bisa mengantisipasi agar dampak bencana nantinya bisa diminimalkan.
Salah satu upaya untuk menumbuhkan desa sebagai pusat pertumbuhan adalah melalui optimalisasi semangat entrepreneur pada wilayah perdesaan.
Sebagai pemberi saran dan pendapat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), DPRD Bantul berperan penting agar perumusan anggaran penerintah daerah bisa sejalan dengan kepentingan masyarakat.
