Saat ini 97% masyarakat di Gunungkidul telah perekaman e-KTP sehingga masih kurang 3% atau sekitar 8.000 orang yang belum perekaman. Warga yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik di antaranya yang telah jompo dan penyandang disabilitas.
Pemkab mesti bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat untuk memanfaatkan momentum hantaman gelombang tinggi sehingga ke depan pantai bisa lebih menguntungkan pelaku wisata serta keamanan meningkat.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan polemik keberadaan PKL di depan toko sebaiknya diselesaikan melalui jalur dialog. Ia menolak berkomentar lebih jauh, karena penataan PKL merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.
Puluhan orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) mendatangi Polda DIY. Mereka mengadu kepada polisi terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Selain membahas sanksi bagi jukir liar, dalam raperda itu nanti akan lebih merinci persyaratan mengajukan pengelolaan parkir serta lokasi yang ditentukan.
Peraturan perparkiran harusnya ada peninjauan kembali. Hal ini mengingat perkembangan dinamika zaman dengan makin bertambahnya jumlah kendaraan di Gunungkidul.
Kenaikan harga ayam potong beberapa waktu lalu lantaran stok ayam yang semakin menipis di wilayah Gunungkidul.
Langkah nyata upaya regenerasi tersebut terwujud dalam bentuk festival pedalangan yang diselenggarakan Disbud Gunungkidul pada Jumat (3/8/2018) hingga Minggu (5/8/2018).
Saat ini sendiri wilayah yang mengalami kekeringan masih ada di 54 desa yang berada di 11 Kecamatan. Ia mengatakan pendataan awal merupakan wilayah terdampak diambil skala luas.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Gunungkidul Bambang Wisnu Broto justru mengaku belum menerima laporan terkait dengan kerusakan lahan pertanian akibat monyet ekor panjang tersebut.
