Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rasyid mengakui adanya berbagai masalah yang menimpa penyelenggaraan UNBK SMP/MTS di wilayahanya. Seperti dialami sejumlah sekolah yang terkendala matinya listrik serta gangguan server.
Assisten 1 Sekda Gunungkidul, Sudodo menyambut baik adanya pos siaga baru dari Basarnas DIY. Dengan begitu lanjutnya keselamatan warga Gunungkidul bisa lebih terjamin.
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas Pusat Agung Prasetyo mengatakan pembentukan pos siaga tersebut terletak di jalan Jogja-Wonosari, Gading, Playen. Adapun bangunan yang digunakan untuk pos merupakan hasil peminjaman dari Pemkab Gunungkidul.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul Sigit Purwanto membenarkan telah ada surat masuk terkait pengunduran diri dari tiga orang pejabat di lingkungan Pemkab Gunungkidul.
Tommy mengatakan ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan kebijakan tersebut ada di tingkat provinsi, menjadi alasannya berniat maju. Beberapa hal yang ia soroti diantaranya permasalahan tambang, dirasanya belum jelas perijinannya. Selain itu Danais juga diharapkannya dapat dirasakan masyarakat tingkat desa.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), DIY, Andung Prihadi Santosa, mengatakan May Day memang akan diberi tema Mayday is Funday.
Perayaan May Day yang akan berpusat di Alun-Alun Wonosari, Kabupaten Gunungkidul akan diisi dengan kegiatan yang sifatnya have fun (bersenang-senang).
Dalam paragraf kedua Perda No.2/2017 mengenai tertib pantai, setiap orang dilarang membuat bangunan permanen atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjagaan pantai dan sistem peringatan dini.
Kepala BPN Gunungkidul Ahmad Suraya tidak berkomentar banyak terkait permasalahan ini. Dia menilai, masalah tersebut berada di ranah Pemda DIY.
Kuasa Hukum penggugat atau dalam hal ini pemilik lahan sejumlah 37 orang, Risyanto mengatakan sebenarnya masih ada warga lain juga yang tidak menerima harga ganti rugi yang diberikan.
