Kekerasan antarsuporter klub sepak bola terus terjadi karena mereka berada dalam mode kerumuman, di mana nilai dan norma sosial yang biasa berlaku tak lagi dianggap sebagai sesuatu yang patut diindahkan. Penyebab lain karena suporter adalah aset yang terus dikapitalisasi oleh klub.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul mengimbau kepada semua pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lebih mencermati formasi lowongan yang sudah disediakan agar memudahkan dalam seleksi dan diterima. Pelamar harus memilih formasi sampai pada unit terkecil, sebab pada tes CPNS sekarang persaingan ditentukan sampai unit terkecil.
Pengelolaan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan rencananya akan diserahkan ke pihak ketiga dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Meski demikian, keberadaan investor masih sebatas melihat lokasi dan belum ada yang serius untuk mengelola sampah yang ada.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT), salah satunya dengan menaikkan insentif tiga bulanan.
Sedikitnya 21 desa di Bantul belum menyerahkan laporan penggunaan anggaran dana desa termin kedua 2018. Hal ini berdampak terhadap proses pencairan dana desa termin ketiga sebesar Rp31,6 miliar menjadi terhambat.
Dinas Perdagangan berkomitmen untuk mengembangkan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Upaya yang dilakukan, selain revitalisasi, juga melaksanakan program pemeliharaan secara berkala.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Paidi mendesak agar insentif semua tenaga honorer di Bantul sesuai upah minimum kabupaten (UMK) atau minimal mendekati UMK. Nilai UMK Bantul saat ini sekitar Rp1,5 juta.
Kepala Dinas Perdagangan Bantul Subiyanta Hadi mengatakan hingga sekarang belum ada tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.
Kepolisian Resor Bantul masih terus mendalami dugaan penyelundupan puluhan kendaraan berbagai merek ke luar negeri. Sudah ada 11 saksi yang diperiksa, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantu segera mengeluarkan surat keputusan (SK) zonasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) di Bantul. Aturan tersebut di antaranya akan mengatur lebih rinci larangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat tertentu.
