BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Bantul mencatat hingga sekarang masih ada sekitar 17.000 pekerja yang belum dijamin asuransi ketenagakerjaan. Untuk memaksimalkan dalam partisipasi, pemerintah kabupaten diminta ikut menyosialisasikan kepesertaan BPJS TK.
Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Indonesia menyebut dari 27.067 BUMDes hanya sekitar 10% yang usahanya jalan. Sisanya tidak jalan, dan ada yang jalan tetapi tidak memberikan keuntungan.
Generasi muda di Bantul diajak untuk mengimplementasi Pancasilla secara nyata dan bukan sekadar ucapan. Hal ini disampaikan anggota DPR/MPR Gandung Pardiman saat menghadiri sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Karangtengah, Imogiri, Minggu (9/9/2018).
Kelompok Penambang Progo (KPP) berharap agar izin untuk penambangan pasir di aliran Sungai Progo dapat segera diterbitkan. Penerbitan ini sangat penting bagi penambang sebagai dasar hukum untuk menjalankan unit usaha yang digeluti secara turun temurun ini.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul masih menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait kuota calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Bantul.
Satuan Polisi Lalulintas Polres Bantul mengklaim proses layanan SIM sudah kembali normal karena sudah mendapat kiriman blangko dari Pusat.
Pemerintah Kabupaten Bantul masih mengandalkan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Sampai saat ini belum ada wacana untuk pengadaan tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) di Bantul.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bantul menilai penyelesaian kasus hukum penangkapan kepiting oleh dua nelayan Bantul dinilai tebang pilih. Dugaan ini muncul karena status tersangka kepada SP telah dicabut oleh kepolisian. Sedangkan TM masih berstatus sebagai tersangka.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Bantul mengklaim telah memperbaiki sejumlah jembatan yang rusak akibat terjangan Badai Cempaka pada akhir November 2017. Ada sembilan jembatan yang diperbaiki tahun ini dengan anggaran Rp3,6 miliar.
Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan pencairan dana desa termin ketiga molor dari target. Kondisi ini terjadi karena belum semua desa menyerahkan laporan penggunaan anggaran sebagai syarat dalam pencairan.
