PDAM Bantul menjadi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang meraih penghargaan Top BUMD 2018. Torehan prestasi ini akan dijadikan momentum bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul tahun ini berupaya mempekerjakan 2.700 warga Bantul di berbagai perusahaan lokal dan luar daerah. Upaya tersebut untuk menekan angka pengangguran.
Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan regulasi untuk pengelola hiburan agar tutup selama dua hari pada awal Ramadan untuk menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 akhir pekan lalu. Desa-desa yang masuk dalam zona satu pada 69 SMA negeri di DIY diatur berdasarkan jarak udara.
Sebanyak 681 lulusan SMK Kesehatan di DIY secara resmi dilantik dan disumpah sebagai Asisten Tenaga Kesehatan (Asnakes), di Gedung Graha Wana Bhaktiyasa, Jalan Kenari, Sabtu (5/5/2018). Para lulusan telah mengantongi sertifikat profesi dan bekerja di berbagai instansi baik rumah sakit maupun industri.
Kopertis Wilayah V Jogja menyatakan kesiapan sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) menyelenggarakan pendidikan jarak jauh atau kuliah online. Akan tetapi, Kemenristekdikti diharapkan membuat formulasi yang tepat terkait program tersebut.
Sedikitnya 207 karyawan PLN Area Surakarta mengikuti Employee Gathering di kawasan Hutan Pinus, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Sabtu (5/5/2018). Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama tim sehingga target yang dimiliki dapat dicapai bersama-sama.
Dinas Sosial (Dinsos) DIY tengah menyiapkan payung hukum untuk menekan penelantaran orang tua lanjut usia (lansia). Payung hukum tersebut nantinya dapat memidana orang yang menelantarkan lansia.
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) berharap dapat menjalin kerjasama dengan biro hubungan masyarakat (humas) seluruh kementerian lembaga dalam menanggulangi berita hoaks.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti gaji guru honorer di banyak daerah yang masih jauh di bawah upah minimum kabupaten/kota. Menurutnya, harus ada upaya ekstra agar para guru honorer digaji di atas UMK (upah minimum kabupaten)
