Adanya pandemi Covid-19 selama satu tahun belakangan ini menyebabkan kegiatan belajar dan mengajar dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Hal ini dilakukan sesuai anjuran dari pemerintah.
Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Perdagangan terus berupaya mengegeliatkan kegiatan perekonomian di pasar rakyat atau pasar tradisional dalam kondisi pandemi Covid-19.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Muh Ajrudin Akbar menganggap perlunya Pemda DIY membentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Center. Hal ini untuk mempermudah pendataan dan pendampingan agar pelaku UMKM bisa lepas landas atau naik kelas.
Saat ini pemerintah Provinsi Bali tengah menyelesaikan grand design menyambut kedatangan wisatawan mancanegara (wisman). Harapan dibukanya kembali Bali untuk wisman, tergantung keputusan pemerintah pusat.
Penerapan kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon yang disertai dengan pengembangan teknologi energi baru terbarukan atau EBT akan mengalihkan perekonomian dari ekonomi coklat yang bergantung pada energi fosil, menuju ekonomi hijau.
Pemerintah sah-sah saja memperluas objek pajak (PPN) untuk mengurangi beban defisit anggaran dan mengurangi utang luar negeri sepanjang tidak melemahkan daya beli masyarakat yang bisa menghambat proses pemulihan ekonomi.
Ada indikasi kuat bahwa kelompok masyarakat ekonomi lemah sudah memiliki geliatnya sendiri. Dengan caranya sendiri mereka sudah merespon digitalisasi secara positif.
Tim Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang terdiri dari apoteker Wahyu Widyaningsih, apoteker Vivi Sofia, dan apoteker Iis wahyuningsih, menyelenggarakan pelatihan swamedikasi saat isolasi mandiri pada siswa SMA Muhammadiyah Jogja.
Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) DIY menyelenggarakan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (KIA), di Kompleks Kepatihan, Kamis (24/6/2021). Sosialisasi ini diikuti oleh sejumlah sekolah menengah yang berada di Bantul, Pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kapanewon Bantul dan Balai Dikmen Kabupaten Bantul.
Belum semua instansi pemerintah maupun swasta atau organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota yang memanfaatkan data administrasi kependudukan (Adminduk).
