Jika wajib pajak makin patuh maka mereka makin meningkat kesadarannya membayar pajak daripada membayar pajak karena terpaksa melalui mekanisme pemeriksaan yang kerap berujung sengketa.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar Festival Joglosemar untuk tingkatkan jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM).
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY menggelar rapat koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Kamis (20/5). Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman terkait dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba antarinstansi dalam upaya memerangi narkoba (war on drugs).
Dalam konteks investasi, pasar keuangan yang beragam dibutuhkan untuk menarik minat investor. Di sisi sebaliknya, pasar keuangan yang dalam akan memudahkan pelaku ekonomi dalam mengakses pembiayaan selain dari perbankan.
Sekolah Menengah Kejuruan - Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMK-SMTI) Jogja menjadi contoh sekolah yang bisa menjawab kebutuhan bangsa dan negara. Tak hanya itu bahkan juga menyumbang kontribusi terhadap penanganan Covid-19.
Lingkungan hidup dan kelangsungan kehidupan menjadi tanggung jawab banyak pihak tak terkecuali bank. Peraturan yang spesifik dan mengikat bagi pihak-pihak yang menjalankan bisnis sangatlah penting dalam mewujudkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY meminta Pemda DIY untuk terus menggenjot ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Salah satu caranya adalah dengan memfasilitasi biaya ekspor bagi eksportir dan calon eksportir.
Pada libur Idulfitri kali ini potensi peningkatan kasus cukup besar seiring dengan banyaknya jumlah pemudik. Selain itu, kembalinya pekerja migran dari berbagai negara juga ikut berpotensi meningkatkan kasus terkonfirmasi.
Kolaborasi optimal pengelolaan zakat diharapkan menjadi energi yang mendorong pembangunan ekonomi nasional demi pengentasan kemiskinan.
Demi keberhasilan implementasi prinsip fiktif positif dan keputusan elektronis dalam UU Cipta Kerja, kendati Perpres amanat pasal 175 tersebut sudah lewat waktu pembentukannya secara formal tetapi suatu regulasi tersendiri tetap perlu disusun oleh pemerintah guna mengisi kekosongan hukum.
