Harianjogja.com, BANTUL-Perdebatan mengenai perundang-undangan Pilkada yang belum kunjung selesai mendorong beberapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan surat edaran. Adapun surat tersebut berisi tiga kebijakan seperti:
Harianjogja.com, SLEMAN—Warga Dusun Babadan, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman mempertanyakan pendirian tower selular di lingkungan mereka. Warga mengaku bingung karena tidak pernah ada sosialisasi apapun sebelumnya.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo mulai melakukan penataan kota Wates dengan perbaikan kawasan pedestrian atau trotoar bagi pejalan kaki di sejumlah ruas jalan. Perbaikan trotoar tersebut memanfaatkan potensi material lokal, yakni batuan andesit.
Harianjogja.com, JOGJA—Meskipun terjadi perlambatan tahun ini, pihak bank mengaku tetap optimistis terhadap pertumbuhan pembiayaan syariah khusus di segmen properti.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Realisasi lima proyek pembangunan di Kulonprogo terancam batal karena alat kelengkapan (alkap) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo yang tak kunjung terbentuk. Adapun, anggaran dapat dicairkan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2014 sudah dibahas oleh badan anggaran (banggar).
Harianjogja.com, JOGJA—Warga yang memadati Titik Nol kilometer Jogja, Senin (6/10/2014) sore terlihat mengerubuti sekelompok penari berkostum kebaya dan bersanggul yang tengah berdandan di bawah rindangnya pohon. Sang maestro tari asal Jogja, Didik Nini Thowok, tampil di tepi jalan dalam sebuah acara bertajuk Gelar Maestro Rindu Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA-Aman Yuriadijaya, Asisten Pemerintahan dan Perekonomian Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengungkapkan perayaan hari jadi Kota Jogja merupakan pesta rakyat yang diselenggarakan warga Jogja. Masyarakat, kata dia, berpartisipasi secara aktif mempersiapkan dan meramaikan kegiatan.
Harianjogja.com, BANTUL—Pergerakan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan kontrol mati suri dan tercerai berai dalam menyikapi tercabutnya hak rakyat dalam UU Pilkada. Hal ini bisa membuka ruang bangkitnya kekuatan gerakan massa.
Harian Jogja Edisi Selasa (7/10/2014)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapat teguran Pemerintah DIY terkait tata kelola atau jadwal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Hingga saat ini, pembentukan alat kelengkapan (Alkap) DPRD yang mandul membuat pembahasan APBD buntu.
