Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul memastikan Partai Hanura tetap mendapatkan bantuan keuangan partai di tahun ini meski paa Pemilu 2019 tidak memperoleh kursi Dewan. Namun jumlah bantuan yang diterima tidak penuh dalam setahun karena bantuan hanya diberikan selama tujuh bulan.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Gunungkidul resmi mengajukan Wiwik Widiastuti untuk mengisi posisi Wakil Ketua DPRD Gunungkidul periode 2019-2024. Tiga partai lainnya masing-masing PDI Perjuangan, Nasdem dan Golkar masih menunggu rekomendasi dari Pusat.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pembangunan balai desa di Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari. Setelah menetapkan Kades Baleharjo Agus Setyawan sebagai tersangka, penyidik membidik calon tersangka lain. Saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi.
Program digitalisasi di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gunungkidul terus digalakkan. Setelah Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) menerapkan tanda tangan digital, rencananya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) segera melakukan hal yang sama.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul mencatat ada 18 desa yang bermasalah dengan penyerapan dana desa (DD). Permasalah muncul karena desa-desa tersebut memiliki serapan yang rendah yakni capaiannya di bawah 50% dari total dana yang dicairkan.
Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul memastikan ada 30.750 peserta bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemerintah Pusat akan dinonaktifkan. Jumlah ini lebih sedikit dari prediksi awal, sebab sebelum Surat Keputusan Kemensos turun, diperkirakan ada sekitar 100.000 peserta yang dibekukan.
Dinas Kebudayaan (Disbud) Gunungkidul mendorong 144 desa yang ada di Gunungkidul untuk menulis sejarah berdirinya desa.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Gunungkidul menunggu rencana pembangunan pos pemadam kebakaran di Kecamatan Karangmojo. Dari sisi lahan, Pemkab sudah membebaskan lahan namun hingga saat ini belum diketahui kapan pembangunan dimulai.
Ketua sementara DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menargetkan pembentukan alat kelengkapan (alkap) dan pimpinan Dewan dapat selesai tidak lebih dari tiga bulan setelah pelantikan. Pasalnya, tanpa dua instrumen ini maka Dewan tidak bisa menjalankan ketugasannya sebagai wakil rakyat.
Perolehan pajak air, bumi, dan tanah (ABT) di Gunungkidul belum maksimal. Hingga Agustus ini realisasi pajak sekitar Rp245 juta dari target yang ditetapkan sebesar Rp409 juta.
