Anggota DPRD bersama Bupati Gunungkidul menyepakati rancangan APBD Perubahan 2019 menjadi peraturan daerah (perda). Pembahasan anggaran ini terhitung cepat karena draf diberikan pada Jumat (19/7/2019) dan pada Senin (22/7/2019) telah disepakati bersama.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul memastikan tidak ada caleg terpilih yang dicoret dari daftar pelantikan. Pasalnya, seluruh caleg telah menyerahkan salinan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat dalam pelantikan.
Untuk mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang saat ini banyak berkeliaran dan sebagian dipasung, Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul terkendala mobil pengangkut. Dibutuhkan mobil dengan spesifikasi khusus untuk membawa mereka ke rumah sakit jiwa.
Pemkab Gunungkidul bakal mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Hasil evaluasi menjadi dasar perombakan komposisi dalam OPD.
Demi menunjang pembangunan hingga tingkat paling bawah, Dana Keistimewaan (Danais) dapat digunakan untuk kemajuan desa di seluruh wilayah DIY. Hal tersebut diatur dalam UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY.
Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dengan berkembangnya isu megathrust di kawasan pesisir selatan DIY. Pasalnya, potensi ini berdasarkan kajian yang dilakukan sebagai upaya kesiapsiagaan bencana.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menangani dua kasus korupsi. Ditargetkan penanganan kasus dapat diselesaikan akhir tahun ini.
Pemkab Gunungkidul membatalkan rencana pembangunan sirkuit di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu. Tanah seluas 4,6 hektare yang sedianya untuk sirkuit dihibahkan untuk pembangunan kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Bencana kekeringan sebagai dampak musim kemarau di Gunungkidul terus meluas. Dari 460 telaga yang ada di Bumi Handayani, sekitar 355 telaga kini mengering.
Revisi Perda No.25/2012 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (PPA) batal dibahas di tahun ini. Penundaan pembahasan salah satunya karena adanya pembahasan raperda yang sama di tingkat provinsi.
