Sebanyak 350 pipa rumah segera tersambung ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, terdapat 198 pipa sambungan di rusunawa serta sisanya 152 pipa sambungan rumahan (SR) milik warga sekitar.
Kesekretariatan DPRD Gunungkidul berharap pengumuman calon anggota legislatif (caleg) terpilih bisa segera dipastikan. Pasalnya, kepastian ini akan berpengaruh terhadap proses pelantikan anggota Dewan yang baru.
Harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Gunungkidul masih mahal dan belum ada tanda-tanda turun. Penurunan harga cabai bakal terjadi saat petani mulai panen.
Pemkab Gunungkidul mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terluar (Kemendes PDTT) sebagai daerah terbaik dalam tata kelola Program Inovasi Desa. Penghargaan ini diberikan karena dalam pelaksaannya memegang penuh prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Gelombang tinggi diprediksi masih akan menerjang kawasan pantai selatan DIY. Untuk mengurangi risiko kerugian, nelayan di Pantai Baron, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, menaikkan puluhan kapal jongkong ke tempat yang lebih aman.
Komunitas Guwopadi melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan air dan kegiatan bersih-bersih di kawasan Pantai Drini, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Rabu (3/7/2019).
Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul mengajukan tambahan pegawai sebanyak 300 formasi. Meski demikian, hingga saat ini belum adanya informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait dengan rekrutmen pegawai baru.
Upaya pencegahan bunuh diri terus dilakukan oleh Pemkab Gunungkidul, salah satunya dengan menggelar pertemuan, pembentukan tim pencegahan bunuh diri, dan buku modul.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul, Asnawi Mukti, mengaku prihatin dengan peredaran pil koplo yang kian marak di Bumi Handayani. Kondisi ini harus diantisipasi sehingga peredaran tidak semakin meluas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul diminta untuk memperhatikan tenggat waktu pembahasan APBD Perubahan 2019. Pasalnya, jika pembahasan sampai molor maka peristiwa ditolaknya draf kesepakatan bersama dengan DPRD di 2018 bisa terulang kembali di tahun ini.
