Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul mencoret 3.362 pemilih karena masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Pencoretan ini dilakukan berdasar hasil verifikasi dan validasi terhadap data pemilih.
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Jagad Lega Gua Ngingrong, Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, menargetkan memiliki 100 homestay pada 2020. Saat ini di sekitar objek wisata minat khusus tersebut baru ada lima homestay yang beroperasi.
Aparat Polres Gunungkidul benar-benar bertindak tegas terhadap peserta kampanye yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Dari tiga kali penyelenggaraan kampanye yang digelar di Bumi Handayani, polisi menyita ratusan sepeda motor berknalpot blombongan.
Sebanyak 488 orang dari berbagai usia mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket C di Kabupaten Gunungkidul. Rencananya UNBK Paket C berlangsung hingga Senin (15/4/2019).
Untuk mempermudah pendataan tanah milik Pemkab Gunungkidul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Gunungkidul menyosialisasikan aplikasi baru bernama Sistem Informasi Inventarisasi Tanah Pemda di Dispertaru (Si Petarung).
Dinas Kebudayaan (Disbud) Gunungkidul memiliki rencana jangka panjang berkaitan dengan Bangsal Sewokoprojo. Selain bakal direvitalisasi, bekas kantor pemerintahan ini bakal diubah menjadi museum pemerintahan.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul terus berupaya meningkatkan minat baca para siswa. Selain terus menggalakkan program wajib membaca selama 15 menit setiap harinya, upaya lain yakni menambah variasi buku bacaan agar para siswa tidak menjadi bosan.
Logistik pemilu yang mulai dikirim Kamis (11/4/2019) ke Daerah Pemilihan (Dapil) V Gunungkidul bakal disimpan di balai desa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul menargetkan pengiriman logistik selesai dalam waktu lima hari.
Pemkab Gunungkidul menggelontorkan anggaran Rp1,05 miliar untuk penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Maret 2019. Dana ini diambil dari anggaran belanja tak terduga yang tertuang di APBD 2019.
Bupati Gunungkidul, Badingah, meminta jajarannya lebih menggiatkan kampanye dan deklarasi anti pernikahan dini. Harapannya dengan sosialisasi yang lebih masif, masyarakat bisa sadar sehingga program penundaan usia pernikahan dapat efektif.
