Selama 2018 jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terjadi karena siklus empat tahunan. Peningkatan kasus DBD diperkirakan akan terjadi di tahun ini.
Satu rumah sakit (RS) swasta di Wates, Kulonprogo, diputus kerja samanya sebagai mitra rujukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah itu diambil karena masa berlaku akreditasi rumah sakit tersebut sudah habis.
Hari Amal Bakti (HAB) ke-73 Kementerian Agama (Kemenag) Kulonprogo harus menjadi momen bagi Kemenag untuk mencapai enam sasaran program strategis.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman mengecek informasi adanya toko modern yang membuka usaha rangkap toko dan kafe. Peninjauan dilakukan berdasarkan aduan dari masyarakat.
Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Kulonprogo meningkat dua kali lipat, dari sebelumnya berjumlah tujuh kasus pada 2017 naik menjadi 15 kasus pada 2018.
Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kulonprogo dan Media Center menjadi salah satu tulang punggung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, dalam acara ulang tahun ke-2 Diskominfo dan ulang tahun ke-11 Media Center di Ruang Sermo, komplek Pemkab Kulonprogo, Kamis (3/1/2019).
Sebanyak 595 peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam tahapan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemkab Sleman dinyatakan lolos. Selanjutnya peserta yang lolos tinggal melengkapi pemberkasan.
Sebanyak 76 pejabat terdiri dari pejabat pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kulonprogo dilantik dan disumpah dalam Pelantikan Pejabat Baru Pemkab Kulonprogo di Gedung Kaca, kompleks Pemkab Kulonprogo, Rabu (2/1/2018).
Dari 17 kecamatan yang ada di Sleman hanya ada tiga yang sudah lunas 100% dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Ketiga kecamatan itu masing-masing Moyudan, Seyegan, dan Cangkringan. Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) mendorong agar kecamatan lainnya bisa melunasi 100% PBB P2.
Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo, Ajrudin, menyoroti fasilitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kulonprogo yang kurang memadai. Dewan bakal mengawasi perkembangan mal tersebut agar optimal dalam melayani masyarakat.
