Untuk kesekian kalinya kejadian gantung diri terjadi di Gunungkidul. Alasannya pun klise yakni lantaran sakit yang tak kunjung sembuh. Kali ini aksi nekat dilakukan Parmin Mitro Rejo, 70, warga Dusun Ngande Ande, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
Tak terima dicoret dari daftar calon anggota legislatif, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Ngadiyono, melayangkan gugatan ke Bawaslu Gunungkidul, Kamis (21/2/2019). Ia berharap gugatannya dikabulkan sehingga bisa maju sebagai calon tetap anggota DPRD Gunungkidul periode 2019-2024.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2018. Penghargaan ini dijadikan penyemangat untuk meningkatkan kinerja, sehingga di tahun depan dapat memperoleh nilai A.
Wisatawan di Pantai Buron dan Gesing (Buges), Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, mengeluhkan pemungutan retribusi ganda di objek wisata tersebut. Keluhan tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Selain membayar tiket masuk di tempat pemungutan retribusi (TPR) resmi, pengunjung juga dipungut retribusi di pintu masuk yang dikelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alam Asri.
Kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tidak hanya dilakukan anggota Dewan, tetapi juga berlaku untuk pegawai di lingkup Pemkab Gunungkidul. Hanya, tidak semua pegawai melaporkan karena kewajiban berlaku untuk pejabat eselon II dan bendahara yang mengelola keuangan di atas Rp500 juta.
Sebanyak enam simulasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) digelar menjelang pelaksanaan ujian. Simulasi digelar untuk memberikan pelatihan pada para siswa agar saat ujian dapat memperoleh nilai yang maksimal.
Ribuan umat Hindu dari berbagai wilayah di DIY menghadiri upacara Melasti di Pantai Ngobaran, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Selasa (19/2/2019). Melasti merupakan salah satu rangkaian upacara Hari Raya Nyepi yang bakal berlangsung 7 Maret 2019.
Pemkab Gunungkidul menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) tahun ini sebesar Rp24,1 miliar. Guna mencapai target ini selain melakukan jemput bola pemerintah bakal memperluas jaringan pembayaran.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul mendorong pengelolaan website di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pengelolaan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Sekretariat DPRD Gunungkidul berencana menggelar sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada anggota DPRD pada Kamis (21/2). Sosialisasi digelar berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tingkat kepatuhan anggota Dewan di Gunungkidul masih rendah.
