Tim kampanye maupun peserta dalam Pemilu 2019 maupun pilpres di Kulonprogo belum seluruhnya memahami regulasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang benar. Walhasil banyak ditemukan APK yang terpasang tak sesuai aturan.
Ketetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Sleman untuk 2019 sudah diketok. Ketetapan tersebut dianggap mengecewakan karena tidak mengakomodasi beberapa komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Buruh berharap ada upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) untuk menutupi kebutuhan buruh.
Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) sangat jelas manfaatnya yaitu memperkuat kesatuan dan persatuan seluruh elemen masyarakat yang ikut andil dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Keterlibatan perempuan sebagai bentuk emansipasi wanita dalam program TMMD di Dusun Temuwuh Kidul, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, patut diapresiasi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo bakal kembali memperpanjang status tanggap darurat kekeringan di Bumi Binangun. Masa tanggap darurat bencana kekeringan sebelumnya ditetapkan sejak 25 Juli hingga 30 September 2018. Namun karena kekeringan masih terjadi, status itu diperpanjang hingga 31 Oktober 2018. Setelah status berakhir, kini BPBD menunggu keputusan Pemkab Kulonprogo.
Bupati Sleman Sri Purnomo menerbitkan Surat Keputusan (SK) Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Forum tersebut siap untuk menyinergikan bantuan seperti corporate social responsibility (CSR) agar tepat sasaran.
Polres Kulonprogo terus bebenah. Demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, kini markas Korps Bhayangkara di Bumi Binangun memiliki ruang ramah anak. Ruang ramah anak yang diresmikan oleh Kapolres Kulonprogo bersama Ketua Pengurus Cabang Bhayangkari Kulonprogo ini mengambil slogan Joy Is When You See Your Children Smile.
Empat orang warga Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, yang tinggal di kawasan relokasi warga terdampak New Yogyakarya International Airport (NYIA) mendapat sertifikat hak milik (SHM) atas kaveling yang digunakan. Kaveling tanah itu sebelumnya berstatus tanah kas desa.
Sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan talut, pengecoran jalan dan proyek lain dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-103 Kodim 0732 Sleman sangat menguras tenaga dan konsentrasi.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD Dalduk dan KB) Kulonprogo mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tak hanya menjalankan kegiatan simpan pinjam, tetapi harus aktif di sektor riil.
Pemkab Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. Meski menyetujui, Dewan memberikan beberapa catatan yang harus menjadi koreksi dalam pembangunan di 2019.
