Pemerintah desa (pemdes) di Kulonprogo dinilai belum optimal dalam mengelola perpustakaan desa (perpusdes). Hal ini terlihat dari masih banyaknya perpusdes yang belum berkembang.
Kabupaten Kulonprogo meraih penghargaan Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan diberikan kepada Kulonprogo dan 23 daerah lainnya sebagai kabupaten/kota Stop BABS/ ODF.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Binangun Jati Unggul Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, menampung padi hasil panen petani dengan harga di atas harga yang ditetapkan tengkulak. Hal itu dilakukan untuk mencegah petani terjerat rentenir.
Komandan Kodim 0732 Sleman Letkol Inf. Diantoro, mengimbau agar Tim Satgas TMMD yang berjumlah 100 orang sabar dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Menurut Diantoro, salah satu wujud kebanggan bagi prajurit yaitu dapat melaksanakan perintah dengan baik, sabar dalam menjalankan tugas serta ikhlas dalam pengabdian.
Pemkab Kulonprogo berupaya meningkatkan performa pemerintahan dengan cara mendorong partisipasi warga dan memperbesar daya tanggap pemerintah kepada warga.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo mengimbau kepada para pengelola objek wisata di kawasan sulit sinyal untuk menyediakan akses internet mandiri seperti wifi bagi para wisatawan. Langkah ini diperlukan guna menunjang perkembangan pariwisata di Bumi Binangun.
Pesta demokrasi berupa Pilkades Serentak 2018 di 20 desa di Kulonprogo telah usai. Namun saat ini ada dua desa akan bersiap menggelar pilkades antarwaktu. Dua desa tersebut adalah Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih dan Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan. Jabatan kepala desa di kedua desa tersebut lowong lantaran mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di DPRD Kulonprogo.
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan kelanjutan dari program ABRI Masuk Desa (AMD) di era 1990-an mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam percepatan pembangunan.
Proyek pembuatan jalan di Dusun Siliran VI, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, diprotes warga. Musababnya, penyelenggara proyek dinilai tidak melakukan sosialisasi dan tak ada pembahasan ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk proyek tersebut.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo kesulitan memetakan area blankspot untuk dipasangi menara telekomunikasi. Hingga saat ini baru ada empat kecamatan yang menyerahkan data area blankspot di wilayah mereka.
