Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul kehabisan stok vaksin polio sejak September 2019. Hingga kini belum ada distribusi dari Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pengadaan tidak bisa dilakukan karena barang tidak tersedia di e-katalog.
Bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19 terus mengalir. Selain dari pemerintah, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan pengusaha juga memberikan bantuan kepada warga. Terbaru, pengusaha kuliner bernama Ari Dwi Lestari, memberikan bantuan kepada warga.
Pemkab Gunungkidul memastikan adanya penurunan target pendapatan asli daearah (PAD) di sejumlah sektor. Perubahan ini sebagai dampak adanya pandemi Corona yang masih terjadi.
Fajar Gegana resmi menjabat sebagai Wakil Bupati Kulonprogo sisa masa jabatan 2017-2022, setelah dilantik Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di kompleks Kepatihan, Jogja, Kamis (11/6/2020). Fajar diharapkan bisa segera bekerja membantu ketugasan Bupati menyelesaikan berbagai persoalan di Bumi Menoreh.
Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanta, menilai penutupan akses masuk Kawasan Industri Piyungan (KIP) berpotensi menghambat investasi. Sebab, KIP merupakan salah satu kawasan pengembangan ekonomi DIY yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sedikitnya 70 kepala keluarga di sekitaran Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, bisa menikmati aliran biogas secara gratis. Bahan bakar untuk memasak ini berasal dari pengelolaan sampah yang dijadikan sumber energi sehingga manfaatnya bisa dirasakan warga sekitar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul membutuhkan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada sebesar Rp4,3 miliar. Anggaran ini rencananya digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna pencegahan penyebaran Covid-19.
Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpangan) Kulonprogo kembali mencetak sawah baru pada 2021. Berdasarkan Survei Investigasi Desain (SID) yang dilakukan, potensi cetak sawah baru mencapai 135,5 hektare (ha).
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Wates menyiapkan mekanisme operasional untuk menghadapi masa new normal. Salah satunya dengan membuka kembali layanan besuk.
Pemkab Gunungkidul resmi mengubah nomenklatur kecamatan menjadi kapanewon. Perubahan ini sejalan dengan Undang-Undang Keistimewaan yang dimiliki Pemda DIY.
