Kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tidak hanya dilakukan anggota Dewan, tetapi juga berlaku untuk pegawai di lingkup Pemkab Gunungkidul. Hanya, tidak semua pegawai melaporkan karena kewajiban berlaku untuk pejabat eselon II dan bendahara yang mengelola keuangan di atas Rp500 juta.
Sebanyak enam simulasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) digelar menjelang pelaksanaan ujian. Simulasi digelar untuk memberikan pelatihan pada para siswa agar saat ujian dapat memperoleh nilai yang maksimal.
Ribuan umat Hindu dari berbagai wilayah di DIY menghadiri upacara Melasti di Pantai Ngobaran, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Selasa (19/2/2019). Melasti merupakan salah satu rangkaian upacara Hari Raya Nyepi yang bakal berlangsung 7 Maret 2019.
Pemkab Gunungkidul menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) tahun ini sebesar Rp24,1 miliar. Guna mencapai target ini selain melakukan jemput bola pemerintah bakal memperluas jaringan pembayaran.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul mendorong pengelolaan website di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pengelolaan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Sekretariat DPRD Gunungkidul berencana menggelar sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada anggota DPRD pada Kamis (21/2). Sosialisasi digelar berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tingkat kepatuhan anggota Dewan di Gunungkidul masih rendah.
Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul menyatakan proses pengelolaan objek wisata Gua Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, hingga saat ini belum padu. Hal ini terlihat dengan adanya dua pengelolaan untuk urusan retribusi dan jasa wisata susur gua.
Petani di Gunungkidul berharap harga jagung bisa terus stabil. Pasalnya, jika harga naik turun maka petani akan rugi. Flukutasi harga jagung terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Sebagai contoh pekan lalu harga jagung pipil berada di kisaran Rp5.000 per kilogram, sedangkan pada Senin (18/2/2019) turun menjadi Rp3.500 per kilogram.
Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul memastikan jatah pupuk bersubsidi tahun ini berkurang. Meski ada pengurangan, diharapkan proses distribusi bisa lebih lancar dibandingkan dengan penyaluran pada 2018.
Beberapa telaga yang ada di Gunungkidul tidak terisi meski musim hujan mencapai puncaknya. Pelaksana Tugas (Plt) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan jajarannya belum memantau kondisi kondisi telaga yang ada di Bumi Handayani. Namun demikian langkah tersebut akan dilakukan sebagai upaya pemetaan daerah rawan kekeringan saat kemarau.
