Menjelang Hari Raya Iduladha Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulonprogo memeriksa sejumlah hewan kurban hingga ke level peternakan. Sentra peternakan yang tersebar di tujuh kecamatan bakal menjadi target pemeriksaan.
Panwaslu Kabupaten Kulonprogo belum menerima laporan sengketa atas penetapan daftar calon sementara (DCS) yang ditetapkan KPU Kulonprogo pekan lalu. Kendati belum menerima, Panwaslu terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol).
Setelah mengalami keterlambatan penyaluran, program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) senilai Rp110.000 untuk setiap kepala keluarga penerima mulai disalurkan di Kecamatan Kokap, Jumat (10/8/2018).
Sebuah bangunan semi permanen di Dusun Kedokan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh ludes terbakar pada Jumat (10/8/2018) dini hari. Si jago merah melalap habis barang dan kayu hasil gergaji milik Abdul Rochim.
Pemkab Sleman dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY memastikan stok hewan kurban aman. Ketersediaan stok hewan kurban dipantau agar harga tidak terlampau tinggi. Agar lebih aman, Bupati Sleman Sri Purnomo juga mengimbau agar masyarakat dan panitia penyelenggara penyembelihan hewan kurban melakukan survei harga terlebih dahulu ketika hendak membeli hewan kurban.
Untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan jalanan seperti yang kerap terjadi, Kabupaten Sleman membutuhkan ribuan kamera closed circuit television (CCTV). Keberadaan kamera CCTV dinilai efektif dalam mengantisipasi dan membantu mengungkap kasus kejahatan jalanan.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kulonprogo berencana memanggil Komisi Irigasi (Komir) Kulonprogo untuk membahas bersama perihal keterbatasan air pertanian.
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kulonprogo memperkirakan pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 masih marak terjadi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman mengirimkan bantuan air (dropping) ke Dusun Kikis, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kamis (9/8). Dropping dilakukan karena debit air di dusun tersebut menurun.
Pemkab Kulonprogo berencana menjadikan dua desa sebagai kawasan pusat pemerintahan terpadu. Dua desa yang menjadi alternatif pilihan yaitu Desa Margosari dan Desa Giripeni.
