Jumlah narapidana di Gunungkidul yang bebas selama pandemi Corona terus bertambah. Total hingga Selasa (12/5/2020) sudah ada 51 napi di Rutan Kelas II B Wonosari yang dibebaskan, baik yang bebas secara murni maupun melalui asimilasi dan pembebasan bersyarat.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Gunungkidul mengingatkan perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) terhadap pekerja yang dirumahkan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pemberian THR.
Bangunan Bangsal Sewokoprojo merupakan salah satu bangunan cagar budaya milik Pemkab Gunungkidul. Keberadaanya harus dijaga karena menjadi saksi sejarah pemerintahan di Bumi Handayani.
Kegiatan sosial berupa warung gratis yang digelar Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) tak berjalan sesuai rencana. Pasalnya, penyaluran bantuan sosial di hari kedua justru memicu kerumunan di lokasi. Hal itu bertentangan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona.
Dampak penyebaran Covid-19 membuat harga sayuran hasil panen para petani di Gunungkidul lesu. Untuk membantu para petani, Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul berinisiatif untuk memborong hasil panen dan membuka warung gratis untuk warga yang membutuhkannya.
Sebanyak 130.000 masker dibagikan oleh BPBD Gunungkidul kepada masyarakat. Selain menyasar perdesaan, masker juga diberikan kepada warga yang beraktivas di pasar.
Kasus penyebaran leptospirosis di Gunungkidul cenderung menurun. Hal ini terlihat dalam penyebaran kasus dari tahun ke tahun.
Pemkab Gunungkidul tidak ingin kecolongan seperti kasus penyebaran Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Indogrosir, Sleman. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Pemkab terus memperketat protokol pencegahan Corona di sejumlah toko modern yang ada di Bumi Handayani.
Pemerintah terus memasok stok gula pasir di pasaran. Alhasil, pergerakan penurunan harga mulai terlihat. Meski demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Gunungkidul masih tetap menjaga stok dengan membatasi pembelian.
Pemkab Gunungkidul hingga saat ini belum bisa melaksanakan program perlindungan jaminan sosial yang bersumber dari APBD kabupaten. Pemkab berdalih saat ini masih fokus menyelesaikan data berkaitan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat.
