Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran [PHRI] DIY, Deddy Pranowo Eryono mengaku belum mendapatkan instruksi khusus dari pemerintah daerah menyusul dinyatakannya DIY sebagai salah satu provinsi yang wajib melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Kementerian Koordinator Perekonomian [Kemenko Perekonomian] menyatakan tujuh provinsi di Indonesia sebagai wilayah berisiko tinggi penularan Covid - 19. Dengan kondisi itu, ketujuh daerah itu wajib melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Keputusan Pemerintah Pusat yang menerapkan PSBB di Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari disambut positif oleh Dinas Kesehatan Sleman. Namun usulan tersebut masih akan dikoordinasikan baik dengan Satgas Covid-19 DIY maupun Sleman.
Vaksin Covid-19 telah sampai di DIY. Sementara itu puluhan tenaga kesehatan Kota Jogja juga telah disiapkan sebagai vaksinator.
Kendati mengalami pandemi yang berkepanjangan yang berdampak pada perekonomian, data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja menunjukan kalau realisasi pajak daerah masih terbilang bagus. Bahkan realisasi pajak daerah mampu mencapai lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2020.
Untu menghibur masyarakat Indonesia selama pandemi, Daniel Mananta membeberkan sedang menggodok dua film baru yang bertema cinta Indonesia.
Faisal Basri selaku ekonom senior dari Universitas Indonesiameminta Presiden Joko Widodo tidak menggunakan istilah 'rem dan gas' dalam kebijakan penanganan Covid-19.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya pabean B Yogyakarta menggagalkan upaya penyelundupan narkotika diduga jenis sabu-sabu (methamphetamine) seberat 201,74 gram pada Rabu (30/12/2020). Sabu-sabu diselundupkan dengan cara dimasukkan ke sebuah bingkisan bertuliskan "Quran Gift".
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyatakan narapidana kasus tindak pidana terorisme, Abu Bakar Baasyir, bakal bebas murni Jumat (8/1/2020) dari LP Gunung Sindur, Bogor.
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan ada instruksi dari pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan mikro. Kebijakan ini diambil karena tingkat kesembuhan pasien corona di bawah 70%. Rencananya pembatasan itu diberlakukan mulai 11-25 Januari mendatang.
