Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo, pelarangan mudik di tengah wabah Covid-19 harus dilakukan. Alasannya banyak kasus penularan yang terjadi ketika orang yang berasal dari DKI Jakarta sebagai episentrum Covid-19 pulang ke kampung halamannya.
Saat mendengar jawaban itu, Najwa sebagai host sempat mempertanyakan apa bedanya pulang kampung dengan mudik, toh itu hanya soal waktu pelaksanaan.
Beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini dirasa banyak menuai kritik, terutama soal penanganan wabah virus Corona penyebab Covid-19.
Pelarangan untuk mudik Lebaran bagi seluruh warga Indonesia pada tahun ini untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 diapresiasi salah satu guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, ia menyebut daerah perlu mengantisipasi warga yang mudik lebih awal sebelum diberlakukannya masa pelarangan mudik.
Harian Jogja menyalurkan bantuan berupa 30 paket uang bagi para pekerja di jalan yang terdampak Covid-19 dan membutuhkan bantuan, Rabu (22/4/2020).
Masyarakat belum menanggapi positif soal program pemerintah terkait pelatihan yang didapatkan melalui Kartu Prakerja pada saat pandemi Corona. Gambaran tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga KedaiKopi.
Dugaan adanya transmisi lokal infeksi Coronavirus Disease atau Covid-19 di Bantul semakin menguat setelah adanya temuan dua kasus positif Covid di Kecamatan Sewon per Rabu (22/4/2020). Keduanya merupakan ibu dan anak, masing-masing perempuan usia 38 tahun dan 12 tahun.
Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan bahwa Pemerintah tidak mengambil langkah kebijakan dadakan atau "grusa-grusu" dalam menghadapi Covid-19. Ia mencontohkan dalam kebijakan larangan mudik yang ditempuh dengan pendekatan secara bertahap.
Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, mengingatkan, status Covid-19 sebagai bencana nasional tidak bisa langsung dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak perdata, terutama kontrak bisnis.
Rencana penyaluran bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid-19, masih menunggu sinkronisasi data penerima by name by address. Hal ini dilakukan agar penerima bantuan tidak tumpang tindih.
