Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan aturan pemberian dana jaminan hidup (Jadup) sebagai dampak penyebaran virus Corona penyebab Covid-19. Ada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemkab bagi penerima dana Jadup.
Pemerintah Kota Jogja menyiapkan tempat karantina di dua lokasi bagi pendatang yang membutuhkan tempat untuk menjalankan isolasi mandiri.
Google ikut mengampanyekan physical distancing, menjaga jarak, guna mengurangi penyebaran virus Corona penyebab Covid-19. Hari ini, Jumat (3/4/2020), Google menampilkan Doodle bertema kegiatan yang bisa dilakukan di rumah untuk mendukung imbauan pemerintah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan Asrama Haji Jogja sebagai pusat karantina bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19. Pusat karantina ini akan beroperasi mulai Senin (8/4/2020) mendatang.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri membenarkan adanya usulan kenaikan gaji sebesar Rp300 juta untuk pimpinan KPK. Namun, wacana kenaikan gaji tersebut, kata dia, diusulkan di era kepemimpinan Agus Rahardjo Cs.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Sleman turun tangan mencegah penyebaran wabah Corona di wilayah Sleman dan sekitarnya. Upaya meliputi penyemprotan disinfektan dan pembagian seribu masker. Wilayah yang disasar antara lain Cangkringan, Pakem, Pasar Condongcatur, Pasar Stan Maguwoharjo, dan Pasar Jangkang Widodomartani.
Di tengah pandemi Covid-19, beredar kabar permintaan kenaikan gaji untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp300 juta. Terkait hal itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung buka suara.
Berdasarkan data nasional yang tersaji, masih butuh upaya masif untuk memutus mata rantai persebaran virus Corona penyebab Covid-19. Upaya tersebut harus terus dilakukan secara tertib oleh warga masyarakat sesuai anjuran pemerintah.
Sejumlah hotel di Jogja akan menjadi salah satu opsi tempat isolasi mandiri untuk mengantisipasi persebaran virus Corona.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) se-Indonesia segera menginventarisir data pekerja yang dapat menerima program Kartu Prakerja, terutama pekerja yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan dirumahkan akibat terdampak Covid-19.
