Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sulit memenangkan pasangan 02 Prabowo-Sandiaga Uno dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Hal tersebut disampaikan oleh akademiisi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Bataona, MA.
Prabowo Subianto diyakini akan mengakui kekalahannya sebagai sebuah konsekuensi politik dari hasil putusan sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian disampaikan akademiisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Bataona.
Dua hari jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019, terlihat sejumlah orang yang didominasi kaum ibu menggelar aksi mengawal putusan MK di depan area Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).
Tidak ada alasan menggerakkan aksi massa saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan sengketa pilpres, Kamis (27/6/2019). Hal tersebut disampaikanMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.
Wakil PresidenJusuf Kalla (JK) menyebutkan pada kontestasi Pilpres 2009 tidak ada upaya penyelesaian perselisihan hasil suara Pemilihan Presiden di luar ruang sidang dengan menggunakan pengerahan massa.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulonprogo mendorong pengelola tambak udang untuk membuat tempat pembuangan limbah. Hal ini terkait kasus matinya ribuan ikan di Laguna Pantai Trisik, Kecamatan Galur beberapa waktu lalu.
Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul mulai memberikan vaksin terhadap ternak milik masyarakat di Kecamatan Karangmojo dan Wonosari. Vaksin ini akan diberikan ke 839 ekor sapi, 1.582 ekor kambing, dan 30 ekor domba.
Prabowo Subianto dipastikan tidak akan datang ke sidang pengumuman hasil sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada hari ini, Selasa (25/6/2019), presiden ketiga Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, genap berusia 83 tahun. Netizen pun ikut meramaikan momen tersebut lewat tagar #HBDHabibie yang menjadi trending topic di Twitter Indonesia.
Terkait masih tingginya harga tiket pesawat, pemerintah menyatakan akan memanggil manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
