Kapolsek Sidoharjo, Sragen, Iptu Zainal Arifin, mengaku heran mengapa banyak orang yang tergiur dengan investasi semut rangrang.
Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang sementara sudah dibacakan pihak kuasa hukum Prabowo-Sandi sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merasa tidak menjadi pihak termohon.
Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, kenaikan partisipasi bahkan mencapai 5% lebih.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Keraton Jogja bisa saja menjadi tempat rekonsiliasi politik dengan rival politiknya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.
Sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019) diwarnai dengan aksi demonstrasi oleh Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Namun ratusan peserta aksi mengaku tidak dalam rangka mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mana pun, baik pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pasangan 02', Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto atau BW, menilai ajakan calon presiden petahana Joko Widodo memakai baju putih saat pencoblosan 17 April 2019 melanggar asas Pemilu yang bebas dan rahasia. Hal tersebut disampaikan dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019, Jumat (14/6/2019) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebanyak 499 orang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi dilantik di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jumat (14/6/2019). Pelantikan dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Sidang Pendahuluan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dimulai, Jumat (14/6/2019). Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) membacakan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.
Salah satu Tim Kuasa Hukum Paslon 02 , Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah membacakan pendapat ahli yang mengungkapkan soal kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengadilan sengketa pemilu, khususnya Pilpres 2019. Hal itu dibacakan saat sidang pendahuluan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019).
Kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menduga bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, menerima sumbangan uang yang melebihi ketentuan untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
