Ibu Kota Indonesia Pindah, DKI Jakarta Bakal Jadi Ini ...
Pemerintah Pusat sedang menggodok rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Sejumlah pertanyaan tentang nasib DKI Jakarta ke depan pun mulai bermunculan.
Pemerintah Pusat sedang menggodok rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Sejumlah pertanyaan tentang nasib DKI Jakarta ke depan pun mulai bermunculan.
Pasca Pemilu 2019, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias BTP atau Ahok tampak mengunjungi rumah dinas Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi alias Pras di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019) sore.
Sebagai upaya meningkatkan angka kesehatan masyarakat dan tumbuh kembang anak, Indomaret dan Nestle mengadakan kegiatan Indonesia Sehat Bersama Indomaret & Nestle, di halaman Indomaret, Desa Cangkrep, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (27/4/2019).
Sehari setelah menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga di Pengadilan Tipikor Jakarta,Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terlihat menyambangi Istana Presiden di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Terkait PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) yang dikabarkan terbukti melakukan kartel, pihak AHM langsung angkat bicara.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkanIbu Kota Indonesia ke luar Jawa sudah melalui pertimbangan yang diberikan oleh Bappenas.
Usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Mamuju, Sulawesi Barat mendapat tanggapan serius dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPNB menilai wilayah tersebut tidak cocok dijadikan ibu kota negara karena rawan bencana.
Munculnya disclaimer dalam Situng KPU RI setelah viralnya kesalahan penghitungan suara dalam sistem itu telah menunjukkan adanya kekacauan dalam teknologi informasi yang dimiliki KPU. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum.
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa lembaganya tidak berhak mengadili sengketa antara mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas terhadap Dewan Perwakilan Daerah pimpinan Oesman Sapta Odang.
Kerja sama politik bersama Partai Amanat Nasional (PAN) tetap diperlukan walaupun 'beda haluan' politik pada Pilpres 2019. Hal ini disampaikan olehSekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.