Lima buaya muara terperangkap di saluran irigasi saat banjir melanda Desa Talontam, Kecamatan Benay, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Minggu (9/12/2018), dan memicu kehebohan warga.
Revitalisasi saluran drainase di dua kawasan cagar budaya akan dibenahi. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi KCB dari kerusakan akibat banjir.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para kontestan Pemilu 2019 untuk menghindari politik balas budi yang rentan membuka peluang korupsi.
Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis menyatakan mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) menjadi perioritas utama pada masa tugasnya mengingat saat ini menghadapi Pemilu 2019 mendatang. ASN harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
Pemkab Gunungkidul bersama-sama dengan DPRD telah menyepakati bersama tentang rencana pembentukan peraturan daerah di 2019. Rencananya di tahun depan ada 15 rancangan peraturan daerah (raperda) baru yang dibahas. Mayoritas rancangan peraturan ini didominasi usulan bupati, karena dewan hanya mengusulkan satu raperda baru.
Kejaksaan Negeri Gunungkidul berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Adapun cara yang dilakukan dengan menjalankan program Jaksa Masuk Desa dan Sekolah.
Menyambut libur Natal, Prima In Hotel Malioboro menawarkan promo spesial yakni room package periode Natal tanggal 24-25 Desember 2018.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, menyerahkan perbaikan kerusakan dua Early Warning System (EWS) tanah longsor, yang mengalami kerusakan pada pihak desa.
Sebanyak 10.000 Pohon ditanam Korem 072/Pmk Jogja di Dusun Tajam, Temuwuh, Dlingo, Bantul, Sabtu (8/12). Kegiatan penghijauan tersebut dilakukan untuk memperingati Hari Juang Kartika ke-73 tahun ini.
Komponen kode etik dikombinasikan dari tiga sistem yang terintegrasi satu sama lain yaitu penegakan etik, perlindungan (whistleblower) serta standar etik. Selanjutnya demokrasi internal dirancang untuk menentukan calon anggota legislatif dan jabatan publik serta pergantian kepengurusan dengan urgensi pelaksanaan desentralisasi dari otoritas partai ke daerah.
