Harianjogja.com, JOGJA-Kepala Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Mujono, divonis satu tahun, tiga bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Korupsi) Jogja.
Harianjogja.com, BANTUL- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY memastikan tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba yang menyeret mantan Bupati Bantul Idham Samawi sebagai tersangka. Namun, pernyataan ini bisa menjerumuskan Idham.
Harianjogja.com, JOGJA- Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kota Jogja mengupayakan digitalisasi foto-foto lama milik Pemerintah Kota Jogja.
Harianjogja.com, KULONPROGO- Untuk meminimalisasi jumlah daerah kekeringan di Kulonprogo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah membangun tempat penampungan air dan pipanisasi.
Harianjogja.com, KULONPROGO- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai mendapat permintaan distribusi air bersih di Perbukitan Menoreh, yakni Kecamatan Kokap dan Kalibawang.
Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah Kota Jogja menetapkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Foto, untuk mengoptimalkan sistem pengarsipan sekaligus melestarikan dan menyelamatkan arsip yang memiliki nilai sejarah.
Harianjogja.com, KULONPROGO- Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan pembibitan ternak yang ditangani rakyat dalam rangka meningkatkan populasi sapi di wilayah ini.
Harianjogja.com, BANTUL- Sebanyak 13.738 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun ini memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, kata Kepala Dinas Sosial setempat Mahmudi.
Harianjogja.com, BANTUL- Cara pandang soal penghitungan kerugian negara antara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY dan kejaksaan, bisa saja berbeda.
Harianjogja.com, JOGJA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menemukan 25 anggota pemungutan suara (PPS) yang bermasalah selama proses penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2014, beberapa waktu lalu. Dari semua anggota PPS yang bermasalah, 11 di antaranya dipecat.
