Demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja selama tiga hari terakhir terus menerus dilakukan buruh, mahasiswa, warga hingga pelajar sekolah di berbagai daerah di Tanah Air.
UU Cipta Kerja menimbulkan penolakan berbuntut demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Mahasiswa, buruh dan pelajar berkumpul di satu tempat untuk ramai-ramai menyuarakan pendapat mereka.
Pemda DIY dan DPRD DIY telah menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DIY 2021. Penguatan SDM unggul dan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat DIY menjadi titik fokus.
Omnibus Law masih menjadi polemik di Tanah Air. Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada 16 juta angkatan kerja baik muda hingga terdampak Covid-19 membutuhkan penghasilan.
Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan Soepriyanto meninggal setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina.
PLN Peduli kembali hadir dengan memberikan bantuan berupa 32 jamban untuk Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah & DIY.
Harian Jogja edisi Jumat (9/10/2020)
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menyiapkan insentif hak atas kekayaan intelektual (HKI) untuk meningkatkan komersialisasi paten di Indonesia.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan UU Cipta Kerja merupakan produk legislasi yang bertujuan mempermudah investasi, membuka lapangan pekerjaan, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan berita bohong (hoaks).
Penelitian yang dilakukan Kyoto Prefectural University of Medicine dari Jepang menunjukkan bahwa virus corona baru SARS-CoV-2 dapat bertahan hidup di kulit manusia hingga 9 jam.
