Penambahan kasus Covid-19 di Kota Jogja yang masih terus berlangsung membuat Pemkot Jogja tingkatan pengawasan protokol di sejumlah wilayah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja akan mulai menyisir pelaku usaha dan sejumlah titik keramaian.
Bawaslu Sleman meminta KPU Sleman mengoptimalkan posko pelayanan pendaftaran pemilih selama proses pengumuman dan tanggapan masyarakat serta perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkada Sleman.
Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi penyandang disabilitas Kota Jogja sudah tersalurkan 100 persen. Beberapa penyandang disabilitas yang sebelumnya luput dari bantuan pun telah mendapatkan Jadup dari Pemkot Jogja.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo melaporkan tentang penipuan calon pegawai negeri sipil.
Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah harus menyediakan banyak tenaga medis khusus. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang tersedia saat ini masih cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk apabila dibutuhkan tambahan untuk fasilitas kesehatan baru.
Pertemuan tersebut hanya berselang beberapa hari sejak video berisi keluhan Ahok terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN beredar di dunia maya.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo telah menunjuk dua belas perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.
Dua penjual minuman keras masing-masing di denda Rp35 juta dan Rp2 juta dalam sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Bantul. Keduanya adalah TR, 48, warga Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dan RA, 41, warga Mancingan, Parangtritis, Kretek, Bantul.
Kasus Covid-19 di Jakarta makin mengerikan. Lonjakan jumlah pasien mencapai ribuan dalam satu hari. Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta akibat terinfeksi virus yang berasal dari Wuhan, China, ini pada Kamis (17/9/2020) mencapai 2.757 orang.
Sebagai upaya menekan dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah menyediakan program Kartu Prakerja kepada para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Lewat program ini, para korban PHK akan mendapatkan pelatihan secara online dan juga insentif.
