Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi sektor penyedia pangan, terutama bagi industri dan masyarakat kecil. Pakar bidang pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut pandemi ini turut mengubah pola pemenuhan pangan di masyarakat.
Seorang pasien Covid-19 dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bernama Pak Bungkus mengaku gejala akutnya ditandai dengan sesak nafas berat dan seluruh anggota badan lemas lunglai tidak bisa bergerak.Jika batuk, dirinya langsung hilang keseimbangan dan jatuh.
Mobilitas bus yang kembali beroperasi mulai tampak di Terminal Jombor. Tujuan bus ke Jakarta mulai meningkat, begitu pula ke luar Jawa seperti Pulau Sumatera.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta PLN untuk memberikan penjelasan yang lugas, alih-alih menyertakan ungkapan lelucon dalam menghadapi kritik masyarakat terkait tagihan listrik.
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bantul tetap menyiapkan operator dan komputer untuk calon siswa yang masih kesulitan untuk mendaftar secara daring dalam Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) tahun ini. Hal tersebut berkaca pada PPDB tahun lalu yang masih banyak orang tua calon siswa kesulitan mendaftar.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Kamis (18/6/2020), pertemuan bilateral dengan pemimpin Eropa sejak menyerukan momentum baru untuk mengamankan kesepakatan perdagangan pasca-Brexit dengan Uni Eropa.
Proyek jembatan gantung ersebar di 17 Provinsi di Indonesia. Dari total 38 jembatan gantung tersebut, 1 unit sudah terkontrak sedangkan yang lainnya masih dalam proses lelang.
Ketua PSSI memberi sinyal penggunaan Jogja sebagai homebase dan venue bagi tim luar Jawa dalam lanjutan liga 1. Menanggapi hal ini, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyatakan siap mengemban tugas ini.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memeriksa sistem di PT PLN (Persero) terkait banyaknya aduan masyarakat atas lonjakan tagihan listrik pada awal Juni ini.
Pemerintah Kabupaten Bantul hanya sanggup menambah kekurangan anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) 2020 ini sebesar Rp2,5 miliar dari total kekurangan Rp10,7 miliar yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul.
