Jokowi Resmikan Terminal Baru di Bandara Amir Depati Pangkalpinang
Presiden Joko Widodo meresmikan terminal penumpang Bandara Depati Amir di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (14/3/2019). Jokowi tiba di sana sekitar pukul 09.25 WIB.
Presiden Joko Widodo meresmikan terminal penumpang Bandara Depati Amir di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (14/3/2019). Jokowi tiba di sana sekitar pukul 09.25 WIB.
-Kegiatan pembinaan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digelar guna melindungi UMKM Sleman dari pencurian ide, bertempat di Aula Komplek Setda Sleman, Rabu (13/3/2019). Atas hal tersebut, pemerintah kabupaten (Pemkab) Sleman bakal memberikan bantuan stimulan biaya sertifikasi Hak kekayaan Intelaktual.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menyebutkan suhu politik di Indonesia menjelang Pemilu serentak 2019 meningkat, namun secara fisik masih bisa dikendalikan dengan baik.
Musibah kecelakaan laut di Perairan Selatan Ambon, Maluku menyebabkan lima warga negara asing (WNA) hilang. Kecelakaan laut tersebut dialami KM Merisa yang melakukan perjalanan dari Pelabuhan Tulehu menuju Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah.
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan identitas pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu, (13/3/2019) dini hari di Sibolga, bernama Solimah, jenis kelamin perempuan, berasal dari Kota Padangsidimpuan.
Aplikasi perpesanan instan WhatsApp, yang sempat mengalami gangguan pada Kamis pagi, sudah berfungsi dengan normal.
-AH, lelaki yang merupakan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS diduga melarikan diri ke wilayah Jakarta. Sebelumnya, ia dilaporkan terkait kasus dugaan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri.
Pemerintah Kota Jogja memberikan klarifikasinya terkait protes warga Bantul terkait pembangunan drainase di Kotagede. Pemkot memastikan pembuangan air hujan dari drainase di Jalan Mondorakan ke sungai Gajahwong tidak terlalu membahayakan.
Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya segera membuat aturan yang rinci dan limitatif mengenai batasan penggunaan fasilitas negara oleh calon presiden petahana.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan kasus dugaan suap ‎terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Pengembangan perkara sendiri dapat menyasar ke korporasi pemberi suap yakni, anak usaha PT Sinarmas Group.